Saya tidak ingin mematahkan semangat perubahan, apalagi jika niatnya benar-benar demi kebaikan rakyat. Tapi ketika sebuah program baru diluncurkan tanpa menyentuh akar persoalan lama, saya justru melihat ini sebagai tanda bahwa kita sedang terjebak pada euforia mimpi, bukan pada kerja konkret yang menyembuhkan luka bangsa.
Oleh: KH. Imam Jazuli | Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia 2 Cirebon, Jawa Barat. *
PKBTalk24 | Cirebon ~ Ironi bangsa ini datang bertubi-tubi. Seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam karang, satu masalah belum selesai, yang lain sudah menyusul. Belakangan, saya mendengar ramai soal program baru pemerintah bernama Sekolah Rakyat—sebuah gagasan ambisius yang katanya untuk menyiapkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.
Saya tidak ingin mematahkan semangat perubahan, apalagi jika niatnya benar-benar demi kebaikan rakyat. Tapi ketika sebuah program baru diluncurkan tanpa menyentuh akar persoalan lama, saya justru melihat ini sebagai tanda bahwa kita sedang terjebak pada euforia mimpi, bukan pada kerja konkret yang menyembuhkan luka bangsa.
Bayangkan, Rp 1,19 triliun digelontorkan hanya untuk menjangkau 9.700 siswa di 100 titik. Ini bukan tentang angka semata, tapi tentang keadilan. Di sudut-sudut negeri ini, ribuan sekolah dasar negeri justru tutup karena kekurangan murid. Di tempat lain, ada gedung sekolah berdinding anyaman bambu, atapnya bocor jika hujan, bahkan ada guru yang sampai mengakhiri hidup karena beban ekonomi yang tak tertanggungkan. Ini semua nyata, bukan narasi sedih untuk mendramatisasi.
Lalu, apakah program Sekolah Rakyat menjawab itu? Sayangnya, tidak.
Saya ingin mengajak kita semua merenung: Apa artinya mendirikan sekolah baru yang bergengsi jika ribuan sekolah yang ada justru hidup tak layak? Bukankah lebih logis jika anggaran besar itu dialokasikan untuk memperbaiki kualitas sekolah yang sudah ada—yang setiap hari menjadi tumpuan anak-anak dari keluarga sederhana?
Saya khawatir, program Sekolah Rakyat ini hanya akan menjadi panggung pencitraan, karena memperbaiki yang sudah ada memang tidak viral. Membenahi atap sekolah yang bocor atau mengganti bangku reyot tidak akan menjadi trending topic di media sosial. Tapi justru di situlah letak kerja kemanusiaan yang sejati.
Kementerian Sosial bahkan berencana membagikan 9.700 unit laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Tapi apakah mereka tahu bahwa menurut data Kemendikbudristek tahun 2021, ada 421.000 satuan pendidikan dari PAUD hingga SLB yang belum memiliki komputer? Memberi laptop pada 9.700 siswa itu hanya mengurangi sekitar 2,3% dari masalah—sementara lebih dari 75% sisanya masih gelap teknologi.
Kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun generasi emas, selesaikan dulu utang masa lalu. Jangan membangun rumah baru sementara rumah lama dibiarkan roboh. Jangan bercita-cita lari maraton jika luka di kaki sendiri belum diobati. Bahkan pepatah sederhana pun mengingatkan kita, lebih baik makan singkong dengan kenyataan, daripada bermimpi makan keju dalam ilusi.
Saya tahu, membenahi 421.000 sekolah tidak akan membuat headline. Tapi itulah tugas pemerintah: bukan mencari panggung, melainkan menghadirkan keadilan.
Lihatlah Pondok Pesantren Nurul Iman di Parung, Bogor. Mereka mampu mendidik 15.000 santri secara gratis, menyediakan tujuh ton beras tiap hari, dan mandiri tanpa bantuan pemerintah. Dengan segala keterbatasan, mereka menjawab tantangan zaman. Maka, jika dengan Rp 1,19 triliun pemerintah hanya bisa menyasar 9.700 siswa, tidakkah itu terlalu mahal untuk output yang begitu kecil?
Sekali lagi, ini bukan soal menolak niat baik. Ini soal kebijakan yang tepat. Jika pemerintah merasa bahwa sistem pendidikan saat ini gagal sehingga perlu dibuat “sekolah baru”, berarti itu pengakuan bahwa Kementerian Pendidikan tidak berjalan efektif. Dan jika antar kementerian tidak solid dalam menyusun prioritas, lalu bagaimana mungkin kita bicara tentang Indonesia Emas 2045?
Masalah utama bangsa ini bukan kekurangan lembaga pendidikan, tetapi kekacauan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah seringkali pura-pura tidak melihat. Seperti orang yang tubuhnya luka, tapi memilih menutup mata dan malah sibuk merancang lari estafet.
Sekolah Rakyat akan relevan—ya, akan sangat relevan—jika:
-
421 ribu sekolah yang belum punya komputer diberikan komputer.
-
Sekolah-sekolah beratap bocor dibelikan genteng dan diperbaiki.
-
Gedung-gedung dari bambu diganti menjadi bangunan yang kokoh dan manusiawi.
Baru setelah itu, rakyat bisa berdiri dengan bangga. Anak-anak desa tak lagi merasa menjadi warga kelas dua. Guru-guru di pelosok tidak merasa ditinggalkan. Dan generasi emas bukan lagi jargon, tapi kenyataan.
Jangan tunjukkan orkestrasi kulit luar tanpa kedalaman dan ketulusan. Sebab sebesar apa pun uang rakyat adalah amanah, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan publik—tetapi juga di hadapan Tuhan. (***)
________
Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
