Konflik internal PBNU mencerminkan ujian besar Nahdlatul Ulama di awal abad kedua. Dari polemik kepemimpinan hingga isu konsesi tambang, apakah NU sedang rapuh oleh sumber daya ekonomi?
Oleh: Komarudin Daid | Sekretaris DPC PKB Jakarta Barat
PKBTalk24 | Jakarta ~ Tak banyak organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang mampu bertahan lebih dari satu abad tanpa kehilangan relevansi. Nahdlatul Ulama adalah pengecualian. Dalam usia yang telah melampaui seabad, NU bukan hanya hidup, tetapi tumbuh menjadi jangkar sosial, keagamaan, dan kebangsaan Indonesia. Karena itu, ketika konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meledak ke ruang publik, kegaduhan ini terasa lebih dari sekadar pertikaian elite organisasi.
Kisruh antara Rais Aam PBNU KH. Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menjelma menjadi tontonan politik internal yang sulit disembunyikan. Pernyataan saling bantah, tafsir aturan yang saling berhadap-hadapan, serta manuver struktural yang terbuka, membuat rumah besar NU tampak gaduh dari dalam.
NU seperti kapal tua yang selama puluhan tahun berlayar menembus badai ideologi, tekanan kekuasaan, dan konflik kebangsaan. Namun kali ini, kebocoran bukan datang dari gelombang luar. Retaknya muncul di dalam geladak, di antara para pengelolanya sendiri.
Kepemimpinan dan Tafsir Kekuasaan
Konflik terbuka bermula dari rapat harian Syuriyah PBNU, 20 November 2025. Keputusan memberhentikan Ketua Umum PBNU menjadi titik balik eskalasi. Dua alasan disampaikan ke publik: undangan terhadap akademisi Amerika Serikat yang dikenal pro-Israel dalam kegiatan resmi PBNU, serta dugaan ketidakterbukaan pengelolaan keuangan organisasi.
Ketua Umum PBNU mengakui kesalahan dalam keputusan mengundang narasumber tersebut dan menyampaikan permohonan maaf. Namun permintaan itu tak mengubah keputusan. Ultimatum pengunduran diri dilayangkan. Dari sini, konflik bergeser dari isu etik menuju soal konstitusionalitas.
KH. Yahya Cholil Staquf menyebut keputusan itu inkonstitusional. Ia merujuk pada mandat Muktamar, forum tertinggi NU. Tafsir ini tak berdiri sendiri. Sejumlah kiai sepuh yang tergabung dalam Mustasyar PBNU menilai pemberhentian tersebut tak memiliki dasar organisatoris yang kuat dan mendorong islah.
Sejarah NU memang akrab dengan perbedaan tafsir. Namun biasanya, konflik diredam sebelum menyentuh ruang publik. Kali ini berbeda. Pertarungan tafsir berubah menjadi pertarungan legitimasi.
Belajar dari Gus Dur
Bagi warga NU, polemik ini memantik ingatan lama. Pada 1994, Abdurrahman Wahid—ketika itu Ketua Umum PBNU—mengunjungi Israel. Langkah tersebut menuai kecaman luas. Ia dituduh tak sensitif pada perjuangan Palestina, bahkan dicap Zionis oleh sebagian kalangan.
Namun NU memilih satu hal penting kala itu: menahan diri. Polemik Israel tidak dijadikan alasan untuk memecah organisasi. Para kiai NU sadar, konflik terbuka justru akan melemahkan NU di tengah tekanan Orde Baru yang kala itu ingin menyingkirkan Gus Dur dari PBNU. Sejarah mencatat, NU keluar dari badai itu dalam keadaan utuh.
Pertanyaan yang menggantung hari ini: mengapa kesabaran kolektif yang sama sulit ditemukan dalam konflik PBNU sekarang?
Tambang dan Ujian Ekonomi Organisasi
Di sinilah kecurigaan publik bermula. Penjelasan resmi konflik terasa belum sepenuhnya menjawab kegelisahan. Di balik polemik kepemimpinan, mencuat satu isu lain: konsesi tambang.
Bagi NU, konsesi ini adalah hal baru. Selama puluhan tahun, organisasi ini tumbuh dengan keterbatasan finansial. Sekolah, pesantren, universitas, klinik, dan rumah sakit NU berdiri bukan karena limpahan modal besar, melainkan karena daya tahan sosial.
Namun sumber daya ekonomi berskala besar memiliki logika sendiri. Ia kerap datang bersama konflik, kepentingan, dan perebutan kontrol. Tambang bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga soal kuasa.
Konflik PBNU hari ini memberi kesan, NU belum sepenuhnya siap menghadapi ujian baru ini. Jika belum menghasilkan apa-apa saja sudah memecah elite-nya, publik bertanya-tanya: apa yang terjadi ketika sumber daya itu benar-benar mulai menghasilkan keuntungan?
NU, Negara, dan Cermin Diri
Selama ini NU dikenal sebagai penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari menghadapi komunisme, ekstremisme, hingga ideologi transnasional, NU selalu berada di barisan depan menjaga republik. Banyak kalangan meyakini, melemahkan NU berarti membuka celah bagi goyahnya NKRI.
Ironisnya, kali ini NU bukan dilemahkan oleh lawan ideologis, melainkan oleh konflik internalnya sendiri.
Organisasi sebesar NU tentu tak akan runtuh hanya oleh satu konflik. Namun sejarah juga mengajarkan, perpecahan elite sering kali menjadi pintu awal kemunduran panjang. Apalagi jika konflik itu berkaitan dengan sumber daya ekonomi.
Mungkin inilah saat NU bercermin. Apakah konsesi tambang benar-benar menjadi jalan kemandirian, atau justru beban yang terlalu berat bagi organisasi berbasis moral dan kultural? Pertanyaan ini layak dijawab dengan jernih—bukan melalui pertarungan ego, melainkan kebijaksanaan kolektif.
Sebab NU terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya demi sepotong kue ekonomi. Dan terlalu penting bagi republik untuk dibiarkan terus terbakar oleh bara di dalam rumahnya sendiri. (*)
