“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW dan DPC Perempuan Bangsa yang baru saja dilantik. Semoga bisa menjadi wadah aspirasi perempuan Jakarta dan memperjuangkan hak-haknya dengan serius,” ujar Tri.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Masalah tawuran pelajar di Jakarta makin hari makin mengkhawatirkan. Aksi saling serang antar remaja ini tak hanya menimbulkan keresahan warga, tapi juga seringkali merenggut nyawa. Menanggapi fenomena ini, Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, H. Tri Waluyo, SE, melontarkan usulan tegas dan tak biasa: pengiriman pelaku tawuran ke barak militer.
“Enam bulan lalu kami sudah menyerukan ide ini. Siapa pun pelaku tawuran—baik anak sekolah, remaja putus sekolah, atau bahkan preman dewasa—harus diberi sanksi tegas: wajib militer di barak,” ujar Tri saat diwawancarai PKBTalk24 usai pelantikan DPW Perempuan Bangsa Jakarta, Minggu (11/5/2025).
Tawuran Tak Kunjung Reda, Korban Terus Berjatuhan
Menurut Tri, penanganan yang selama ini dilakukan—baik oleh sekolah, kepolisian, maupun pemerintah daerah—masih belum efektif. Edukasi soal kenakalan remaja dan sosialisasi bahaya narkoba sudah dilakukan, namun tawuran tetap menjadi fenomena tahunan yang memakan korban jiwa dan masa depan anak muda.
“Korban tawuran itu rata-rata remaja putus sekolah. Mereka minim arahan, rentan emosi, dan gampang terprovokasi. Ini sudah masuk kategori darurat sosial,” tegasnya.
Saatnya Jakarta Berani Bertindak
Tri Waluyo merujuk pada kebijakan eks Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang pernah mengirim anak-anak pelaku kenakalan ke barak militer untuk dibina secara disiplin. Ia menilai pendekatan serupa patut dicoba di Jakarta sebagai shock therapy.
“Di Jawa Barat pernah dilakukan dan berhasil. Kenapa tidak kita terapkan di Jakarta? Kita butuh pendekatan keras yang mendidik, bukan cuma nasihat normatif.”
Menurutnya, pendekatan ini akan memberikan efek jera yang nyata, sekaligus membangun kembali karakter disiplin dan tanggung jawab anak-anak yang terlibat tawuran.
Tri menegaskan, Fraksi PKB DPRD Jakarta siap mendorong dan menyuarakan usulan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar berani mengambil langkah berani.
“Kami ingin Pemprov segera menyusun kebijakan strategis. Tawuran ini sudah memalukan dan menyakitkan. Anak-anak Jakarta butuh dididik, bukan dibiarkan liar di jalanan,” katanya.
Bukan Sekadar Hukuman, Tapi Pembinaan
Tri menekankan bahwa tujuan pengiriman ke barak militer bukan untuk menghukum semata, melainkan mendidik karakter dan mental pelaku. Ia yakin, pendekatan semi-militer ini akan lebih berdampak daripada sekadar pencabutan bantuan seperti KJP Plus.
“Dulu pernah ada sanksi pencabutan KJP, tapi hasilnya tidak signifikan. Saatnya kita ambil langkah berbeda. Kirim ke barak, tanamkan disiplin, dan ajarkan nilai hidup.”
“Kalau kita sayang anak-anak kita, maka kita harus tegas. Tawuran harus dilawan, bukan hanya dengan ceramah, tapi dengan aksi nyata,” pungkasnya. (AKH)
