DPRD DKI gelar paripurna penyampaian pidato Gubernur Pramono Anung atas dua Raperda strategis tentang Pembangunan Keluarga dan RPPLH. Fraksi PKB soroti implementasi perda yang belum optimal dan dorong pendidikan karakter jadi prioritas di era digital.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis: Raperda tentang Pembangunan Keluarga dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Senin (2/3).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI itu dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Khoirudin saat membuka sidang.
Ia menjelaskan, agenda ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada 8 Januari 2026 yang telah menetapkan penyampaian pidato gubernur atas dua raperda tersebut sebagai prioritas legislasi awal tahun.
Keluarga sebagai Fondasi Pembangunan
Dalam pengantarnya, DPRD menekankan bahwa pembangunan keluarga bukan sekadar program sektoral, melainkan fondasi pembentukan karakter dan ketahanan sosial masyarakat Jakarta.
Menurut Khoirudin, keluarga adalah ruang pertama pembentukan nilai, etika, dan daya saing generasi penerus. Karena itu, Raperda tentang Pembangunan Keluarga diharapkan menghadirkan kebijakan yang terintegrasi—mulai dari ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Pembangunan Jakarta harus berjalan secara berkelanjutan dan inklusif,” tegasnya.
Di sisi lain, Raperda RPPLH menjadi respons atas tantangan ekologis Jakarta yang semakin kompleks—mulai dari polusi udara, pencemaran air, persoalan sampah, hingga ancaman perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan.
Sebagai kota megapolitan dan pusat pemerintahan nasional, Jakarta dituntut mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
“Kita memiliki tanggung jawab mewujudkan Jakarta yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang,” tambahnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar oleh Gubernur Pramono atas kedua raperda tersebut dan ditutup dengan penyerahan dokumen resmi kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi.
PKB: Jangan Hanya Tambah Regulasi, Pastikan yang Lama Berjalan
Menanggapi agenda tersebut, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kritis. PKB menilai pembentukan regulasi baru harus dibarengi evaluasi serius terhadap pelaksanaan perda dan program yang sudah ada.
“Jangan sampai kita produktif melahirkan raperda, tetapi lemah dalam implementasi. Masih banyak perda dan program strategis yang belum berjalan optimal di lapangan,” ujar perwakilan Fraksi PKB dalam keterangan resminya.
PKB menegaskan, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga komitmen eksekusi, pengawasan, dan konsistensi anggaran.
Dalam konteks Raperda Pembangunan Keluarga, PKB secara khusus menyoroti pentingnya mengembalikan pendidikan karakter sebagai prioritas utama.
Menurut PKB, di era digital yang penuh disrupsi—mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga krisis keteladanan—ketahanan keluarga tidak cukup hanya berbasis bantuan ekonomi.
“Ketahanan keluarga di era digital sangat ditentukan oleh penguatan nilai, literasi digital, dan pendidikan karakter sejak dini. Ini harus menjadi roh dari raperda pembangunan keluarga,” tegasnya.
PKB mendorong agar pemerintah provinsi menghadirkan program konkret berbasis sekolah, komunitas, dan rumah ibadah untuk memperkuat pembinaan moral dan etika generasi muda Jakarta.
Ujian Konsistensi Pembangunan Jakarta
Dengan masuknya dua raperda strategis ini ke meja pembahasan DPRD, publik kini menunggu konsistensi antara visi pembangunan dan pelaksanaannya.
Fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan menyampaikan pandangan umum mereka dalam rapat paripurna pekan depan. Dari situlah arah pembahasan dan kedalaman substansi kedua regulasi ini akan terlihat.
Bagi DPRD dan Pemprov DKI, tantangannya jelas: memastikan bahwa setiap regulasi bukan sekadar dokumen normatif, melainkan instrumen nyata yang menjawab problem keluarga dan lingkungan Jakarta secara konkret, terukur, dan berkelanjutan. (AKH)
