“Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” kata anggota DPR RI itu.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda) Bangsa, menyatakan kesiapan untuk mengamankan hasil muktamar ke-6 PKB di Bali yang digelar pada 24-25 Agustus 2024.
Sebagaimana diketahui, hasil muktamar tersebut menetapkan telah Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin sebagai Ketum PKB dan Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro, periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Garda Bangsa Tomy Kurniawan di Jakarta, Sabtu (31/8/2024), saat menanggapi adanya rencana muktamar tandingan yang mengatasnamakan fungsionaris PKB, dan mengaku mendapat dukungan dari PBNU.
Garda Bangsa mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa muktamar tandingan itu bakal digelar pada awal September 2024, berlokasi antara di Jakarta atau Surabaya. Jika digelar, menurut Tomy Kurniawan, maka muktamar tandingan itu tidak sah dan ilegal.
“Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan,” kata Tommy di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Garda Bangsa merupakan badan otonom resmi yang didirikan oleh PKB sejak kelahirannya. Maka Garda Bangsa pun merespons adanya isu muktamar tandingan yang akan digelar oknum-oknum tersebut.
“Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” kata anggota DPR RI itu.
Siap membubarkan muktamar tandindan
Pada kesempatan yang sama, Tomy Kurniawan mempertanyakan badan otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, yang dikerahkan untuk “menertibkan” PKB. Ia juga melontarkan pertanyaan serupa kepada Pagar Nusa, kesatuan pencak silat di bawah naungan PBNU, yang turut berusaha “menertibkan” PKB.
“Jadi, kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan,” ujar Tommy kepada wartawan di kantor DPP PKB, Sabtu (31/8/2024).
Tommy mengaku tidak khawatir dengan potensi bentrok yang mungkin terjadi. “Kalau memang itu diperlukan, untuk menjaga Partai Kebangkitan Bangsa kita siap perang, seperti yang kemarin yang kita lakukan di Bali, kita sudah siap untuk melawan siapa pun,” lanjut dia.
Adapun Muktamar VI PKB pada 24-25 Agustus ini mengalami gangguan dari sejumlah oknum yang menganggap muktamar tersebut tidak sah. Muktamar itu menghasilkan pemilihan Muhaimin Iskandar kembali sebagai ketua umum.
Tommy menambahkan, langkah selanjutnya akan tergantung pada pimpinan PKB, termasuk kemungkinan Muhaimin cs meminta mediasi dengan GP Ansor.
“Risih juga kita harus menghadapi dengan keluarga sendiri, tapi kami kalau memang itu diperlukan dan menang itu harus dilakukan kami siap untuk menjaga partai ini dengan cara apa pun. Kalau memang harus perang kita siap perang,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, di tengah Muktamar VI PKB, sejumlah pendukung PBNU merencanakan acara tandingan di Jakarta pada 2-3 September. Mereka mengeklaim sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB setelah menerima mandat dari puluhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan ratusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB.
Kubu PBNU mengklaim didukung oleh 315 pengurus cabang untuk muktamar tandingan pada 2-3 September mendatang. Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan, dukungan ini berasal dari 168 pengurus cabang yang dipecat Muhaimin menjelang Muktamar Bali, serta cabang-cabang yang setuju dengan konsep PKB kembali ke khittah pada 1998.
“Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khittah tahun 1998,” kata Lukman kepada awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa (27/8/2024). (***)
