“Hanya saja memang pola distribusi anggaran pendidikan dari APBN sebesar Rp 665 triliun dalam pandangan kami memang butuh perbaikan. Secara umum anggaran pendidikan tersebut terbagi dalam tiga jenis belanja yakni pertama Belanja Pemerintah Pusat (BPP) ini untuk Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan kementerian/lembaga lain. Kedua untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan ketiga Pembiayaan Anggaran,” jelas Huda.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyampaikan perlunya distribusi anggaran pendidikan hingga Rp 665 triliun diperbaiki. Hal ini disampaikan oleh politisi PKB ini saat menanggapi naiknya secara ugal-ugalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas negeri.
Menurut Huda, ada beragam alasan di balik kenaikan UKT mahasiswa tersebut. “Kalau dari pengamatan dan laporan yang sampai kepada kami, ada beragam penyebab kenaikan UKT,” kata Huda saat dihubungi, Jumat (17/5/2024).
Dia menyebut ada dua faktor yang menyebabkan UKT meroket. Kedua faktor itu yakni tidak optimalnya alokasi anggaran pendidikan kampus negeri dan penetapan status PTN Berbadan Hukum (PTN-BH).
“Dua faktor ini yang membuat rektorat di masing-masing kampus sedikit ugal-ugalan menaikkan UKT dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan operasional,” ucapnya.
Lebih lanjut, Huda mengaku jika pihaknya belum mendapat informasi detail terkait potensi pengalihan anggaran pendidikan untuk program atau kegiatan lain oleh pemerintah. Namun demikian, dia setuju jika distribusi anggaran hingga Rp 665 triliun diperbaiki.
“Hanya saja memang pola distribusi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sebesar Rp 665 triliun dalam pandangan kami memang butuh perbaikan. Secara umum anggaran pendidikan tersebut terbagi dalam tiga jenis belanja yakni pertama Belanja Pemerintah Pusat (BPP) ini untuk Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan kementerian/lembaga lain. Kedua untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan ketiga Pembiayaan Anggaran,” jelasnya.
“Dari tiga komponen belanja tersebut alokasi terbesar dari anggaran pendidikan adalah untuk TKDD. Ini memang diperbolehkan oleh Undang-Undang, hanya saja anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa itu harusnya digunakan untuk fungsi pendidikan. Nah di sini lah masalahnya kita perlu telusuri lebih jauh apakah memang anggaran TKDD ini benar-benar digunakan oleh masing-masing kepala daerah untuk fungsi pendidikan? Karena ini porsinya paling besar. Sedangkan BPP untuk Kemendikbud Ristek misalnya hanya sekitar Rp85 triliun di mana sebagiannya untuk membiayai pendidikan tinggi,” sambungnya.
Ketua DPW PKB Jawa Barat tersebut kemudian menjelaskan mengapa, ua menyebut kenaikan UKT di sejumlah kampus tersebut ugal-ugalan. Menurutnya, selain karena kenaikan yang tinggi, juga dilakukan di tengah proses belajar mahasiswa.
“Kenapa kami menyebut sedikit ugal-ugalan? Karena kenaikannya cukup drastis kalau tidak bisa dibilang meroket. Anda bisa cek sendiri misalnya kenaikan UKT di Unsoed untuk mahasiswa baru naiknya bisa sampai 350%. Meskipun kabar terbarunya kenaikan itu sudah direvisi. Selain dari besaran kenaikan UKT agak ugal-ugalan karena dari sisi waktu dilakukan di tengah proses kegiatan belajar mahasiswa. Situasi ini juga telah diprotes oleh Menko PMK Prof Muhadjir Effendi,” tegasnya.
Komisi X DPR Bentuk Panja
Sebelumnya, Komisi X DPR akan membentuk panitia kerja (panja) terkait biaya pendidikan. Panja tersebut akan bekerja 3-4 bulan.
“Ini menurut kami tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbud dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).
Dede menyebut panja tersebut akan bekerja 3-4 bulan untuk memeriksa komponen-komponen apa saja yang memang harus UKT dinaikkan. Namun, langkah terdekat, kata Dede, adalah mendorong revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
“Kita akan mendorong mungkin tidak di pemerintahan sekarang tapi di pemerintahan nanti agar alokasi anggaran pendidikan 20% paling tidak dikelola Kementerian Pendidikan itu 50%-nya sekitar Rp 300 triliun,” kata dia. (***)
