“Penundaan malah bisa memberikan keleluasaan kepada calon gubernur terpilih untuk mematangkan rencana kerja dan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat,”ujar Fuadi Luthfi kepada media, di ruang kerjanya, DPRD DKJ, Senin (3/2/2025).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih 2024, Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel) batal digelar pada 6 Februari 2025. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa hari pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, non sengketa di MK, menunggu keluarnya putusan dismissal Pilkada Serentak 2024 di MK, yang baru akan diumumkan pada 4-5 Februari 2025.
“Kami hitung kira-kira memerlukan waktu 12 hari lah, 12 hari dari tanggal 5 atau tanggal 6 (Februari),” kata Tito saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Kendati demikian, Pramono mengaku siap dilantik kapan pun serta akan mematuhi keputusan pemerintah pusat. Pramono juga menegaskan bahwa dirinya akan fokus menjalankan janji-janji kampanye guna memenuhi program seratus hari kerja.
Ia berencana berdiskusi dengan pihak terkait untuk menyiapkan 40 program dalam mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta, termasuk Kartu Jakarta Pintar, banjir, polusi, dan kemacetan.
Menggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, penundaan pelantikan adalah hal biasa. Pihaknya juga akan mengikuti aturan pemerintah.
“Penundaan malah bisa memberikan keleluasaan kepada calon gubernur terpilih untuk mematangkan rencana kerja dan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat,”ujar Fuadi Luthfi kepada media, di ruang kerjanya, DPRD DKJ, Senin (3/2/2025).
Sementara terkait program kerja di 100 hari pertama dan janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel), pihaknya mengaku akan mengawal dan siap bersinergi. Lebih lanjut, sesuai dengan fungsi dan tugas kedewanan, fraksi PKB DPRD DKJ, siap bersinergi sekaligus melakukan control atas jalannya pemerintahan di Pemprov DKJ ke depan.
“Terkait dengan janji kerja di 100 Hari Pertama Gubernur Jakarta setelah dilantik, Fraksi PKB di DPRD DKJ, akan mengawal program, siap bersinergi , serta melakukan kontrol dan Evaluasi sebagaimana tupoksi di parlemen,”ujar Ketua DPC PKB Jakarta Timur ini.
11 Program unggulan di 100 hari pertama
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno, di depan Majelis Kaum Betawi, menjabarkan program prioritas 100 hari pertama setelah dilantik. Antara lain, menyelesaikan bantuan-bantuan dalam program kartu bagi warga Jakarta.
Bantuan-bantuan ini akan dilaksanakan di 100 hari pertama dilantik, agar bantuan ini bisa dengan cepat diklaim di 44 kecamatan di seluruh wilayah Jakarta.
“Janji-janji politik saya dang Bang Doel adalah hal-hal yang bukan luar biasa, tetapi apa yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Jakarta. Misalnya, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), lansia, difabel dan sebagainya, kami akan perbaiki termasuk dengan penyelesaian KJP, yang menjadi problem utama di masyarakat akan kami selesaikan. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di seluruh kecamatan yang ada,” ucap Gubernur terpilih, Pramono Anung.
Meski begitu, Juru Bicara Pramono-Rano, Iwan Tarigan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 11 program unggulan yang akan dikerjakan pada 100 hari pertama. Berikut daftar 11 program unggulan Pramono-Rano selama 100 hari pertama memimpin Jakarta.
- Menyelesaikan masalah hunian warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Pramono-Rano disebut akan mengembalikan mereka ke Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Sebelumnya, Pramono Anung menjanjikan masalah ini akan diselesaikannya dalam waktu satu bulan.
- Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) boleh memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis. KJP, termasuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dapat diurus di kecamatan tanpa harus ke kantor pusat di kawasan Rawabunga, Jatinegara.
- Sarapan gratis kepada seluruh siswa di Jakarta. Program ini mirip dengan makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja, anggarannya bersumber dari APBD Jakarta.
- Pelestarian kebudayaan melalui Benyamin S Award.
- Transportasi publik gratis mulai TransJakarta, LRT hingga MRT bagi 15 golongan. Mereka antara lain pelaku UMKM, anggota TNI-Polri, penyandang disabilitas, hingga pengurus tempat ibadah, dan penghuni rumah susun sederhana.
- Peningkatan jumlah tenaga kerja melalui agenda job fair setiap tiga bulan di seluruh kecamatan se-Jakarta.
- Menjalin kontrak pertanian atau contract farming dengan petani di berbagai daerah untuk menekan laju harga bahan pokok di Jakarta.
- Mempermudah mekanisme pendaftaran petugas PPSU atau pasukan oranye di Jakarta. Pendaftar pasukan oranye boleh tamatan SD selagi mampu membaca dan menulis. Saat ini, PPSU masih mensyaratkan tamatan SMA.
- Membuka akses taman kota menjadi 24 jam.
- Melanjutkan bantuan operasional tempat ibadah, termasuk guru agama.
- Menyediakan bank sampah di setiap RT dan RW se-Jakarta untuk pemilihan tahap pertama. (***)
