Ijtima’ Ulama Jakarta meminta Pemprov DKI Jaklarta untuk mewujudkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta yang mendorong pengembangan ekonomi umat skala kecil menengah, mempromosikan produk-produk halal lokal, serta melestarikan adat budaya masyarakat Betawi.
PKBTalk24, Jakarta ~ Ijtima Ulama Jakarta yang digelar oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta, menyuarakan keprihatinan mendalam atas banyaknya keluhan konsumen muslim terhadap terstoran dan kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya.
“Karena itu, Ijtima Ulama, yang diselenggarakan di Jakarta, tersebut menyampaikan rekomendasi kepada PKB DKI Jakarta dan Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta untuk meminta Penerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah strategis seperti pertama, melakukan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum terhadap para pengusaha kafe Jakarta yang tidak mematuhi peraturan tentang Jaminan Produk Halal,” ujar KH. Hafid Sahal, saat membacakan hasil-hasil rekomendasi Ijtima’Ulama Jakarta yang digelar di Novotel, Jakarta (2/2/2023).
Selain itu, terkait dengan penyadaran pentingnya penegarakan produk berlabel halal ini, Ijtima’ Ulama Jakarta juga meminta Pemprov DKI Jaklarta untuk mewujudkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta yang mendorong pengembangan ekonomi umat skala kecil menengah, mempromosikan produk-produk halal lokal, serta melestarikan adat budaya masyarakat betawi.
“Ijtima’ Ulama Jakarta juga mengimbau instansi dan stakeholder terkait, khususnya MUI, ulama, tokoh masyarakat, LSM dan insan pers untuk berperan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Kiai Hafid Sahal.
Pada kesempatan gelaran Ijtima’ Ulama Jakarta, KH. Cholil Nafis, MA. Ph.D, Ketua MUI, mengingatkan bahwa untuk bisa menegakkan syariah, tetkait dengan gaya hidup halal (halal lifestyle), tidak cukup jika hanya dilakukan oleh para ulama. Karena ulama sifatnya hanya himbuan yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Tidak memiliki kemampuan mengawal sebuah kebijakan.
“Karena itu, ulama harus bersinergi dengan pengambil kebijakan yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh para politisi, sebagai wakil aspirasi untuk ikut merumuskan kebijakan Bersama-sama dengan pemerintah. Nah, itu domainnya antara lain, para politisi PKB,” ujar KH. Cholil Nafis.
Mengutif pernyataan ulama, ia menyatakan “Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia,”ujarnya.
Lebih lengkap berikut ini Sembilan rekomendasi Ijtima Ulama Jakarta untuk diperjuangkan oleh PKB DKI Jakarta dalam menata dan menjaga Kota Jakarta di masa depan.
1. Menjadikan Ijtima Ulama Jakarta sebagai Forum Komunikasi para ulama, kyai, nabaib, bu Nyai, pimpinan pondok pesantren untuk menjalankan politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik sebagai gagasan utama dalam merawat masa depan Jakarta.
2. Ijtima Ulama Jakarta meminta DPW, DPC dan DPAC PKB DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Dewan Syuro di tingkatannya masing-masing, termasuk memfasilitasi dan memfungsikan Dewan Syuro sebagai vote getter di wilayahnya masing-masing bagi kemenangan PKB dalam Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta.
3. Ijtima Ulama Jakarta memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB, untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024-2029, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.
4. Ijtima Ulama Jakarta meminta seluruh pengurus dan kader PKB DKI Jakarta untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan terus menguatkan tradisi lokal Jakarta yang egaliter baik dalam hal religiutas, budaya dan potensi lainnya untuk masa depan Jakarta
5. Ijtima Ulama Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKi Jakarta untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam rangka mewujudkan:
- Jakarta yang bebas banjir, macet dan polusi;
- Jakarta yang sehat, bersih, aman dan nyaman;
- Jakarta yang religius, manusiawi, toleran dan berkeadaban,
- Jakarta yang cerdas, maju, makmur, adil dan sejahtera seluruh warganya,.
- Jakarta yang mermpunyai Good Governance dengan Mengikutsertakan peran Masyarakat dalam pemerintahan untuk memewujudkan kultur yang madani
6. Ijtima Ulama Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemilu di DKI Jakarta yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, mencegah terjadinya politik uang dan politisasi agama.
7. Ijtima Ulama Jakarta sangat prihatin dengan adanya keluhan konsumen muslim terhadap restoran dan kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan minuman yang diragukan kehalalannya. Untuk itu Ijtima meminta Penerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:
- Melakukan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum terhadap para pengusaha kafe Jakarta yang tidak mematuhi peraturan tentang Jaminan Produk Halal.
- Mewujudkan Kawasan Bisnis Halal di Jakarta yang mendorong pengembangan ekonomi umat skala kecil menengah, mempromosikan produk-produk halal lokal, serta melestarikan adat budaya masyarakat betawi.
- Ijtima juga mengimbau instansi dan stakeholder terkait khususnya MUI, ulama, tokoh masyarakat, LSM dan insan pers untuk berperan serta dalam mendukung kegiatan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ijtjma Ulama Jakarta mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para Ulama khususnya Da’I dan Da’iyah yang terlibat dalam Ijtima Ulama Jakarta ini akan berada di garda terdepan dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Ijtjma Ulama Jakarta mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para Ulama khususnya Da’I dan Da’iyah yang terlibat dalam Ijtima Ulama Jakarta ini akan berada di garda terdepan dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (AKH)
