4 Alasan FPKB DPRD DKI Jakarta Tidak Setuju Penerapan Jalan Berbayar
PKB mengusulkan lebih baik Pemprov DKI menambah jumlah parkir (park and ride) sebagai solusi kemacetan. Nantinya, park and ride dapat...
Latest Post
Gus Muhaimin Targetkan PKB Ulangi Sukses Pemilu 2019, Bisa Raih Kursi Wapres
"Target minimal bertahan di posisi wakil presiden. Syukur-syukur bisa menjadi Presiden RI 2024, amin," ujar Gus Muhaimin. PKBTalk24, Jakarta...
KH Ma’ruf Amin: Arus Balik PKB, Minimal Harus Kembali Meraih Posisi 3, Maksimal No.1 di Pemilu 2024
"Memang harus kembali ke nomor 3 lagi, seperti ketika 1999. Minimal itu harus balik ke 3, maksimalnya nomor 1 lah,...
KH Ma’ruf Amin: PKB Didirikan sebagai Wadah Ulama di Jalur Politik agar Bisa Ikut Jaga Negara dan Umat
"PKB harus bisa mengulang kesuksesan pada tahun 1999 dengan minimal masuk dalam tiga besar partai politik pada Pemilu 2024," ujar...
Alwi Shihab: Kita Harus Cari Celah Agar Warga NU bisa Kompak Dukung PKB
"Kita harus mencari celah agar warga NU ini bisa kompak, sepakat untuk memenangkan partai ini (PKB). Kalau ada orang NU...
FPKB DKI Kritik Rencana Jalan Berbayar di DKI Jakarta: Perbaiki Transportasi Umum Dulu!
"Kami minta ditunda terlebih dahulu karena menurut saya bukan sesuatu yang mendesak atau priotiras. Jika pun mau dijalankan, maka sebaiknya...
Hallo…! Pemprov DKI Jakarta, Berencana Terapkan Kebijakan Jalan Berbayar
Rencana kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor secara...
KH. Maman Imanul Haq: PKB Apresiasi Kuota Jemaah Haji Indonesia Tahun 2023, Sebesar 221 Ribu
"Saya tentu memberi apresiasi atas hasil kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 Masehi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab...
Dongkrak Pariwisata, Menparekraf, Sandiaga Uno, Usulkan Hari “Kejepit” Jadi Hari Libur Nasional
"Penanganan hari kejepit nasional kita sebut sebagai optimalisasi hari libur. Ini harus ditingkatkan dalam target mencapai pergerakan wisnus," ujar Sandiaga...
Perlu Kejelasan Jenis Pekerjaan yang Bisa Di-Outsourcing, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021
PKBTalk24, Jakarta ~ Tidak adanya kejelasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan atau diaoutsourcing, dalam UU Cipta Kerja yang...
