Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menegaskan banjir rob sebagai alarm keadilan warga pesisir dan meminta percepatan pembangunan tanggul serta pembenahan tata ruang. Kritik tajam dan seruan kolaborasi menjadi pesan utama menghadapi ancaman rob Jakarta Utara.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Banjir rob yang kembali merendam kawasan pesisir Jakarta menjadi alarm keras atas rapuhnya perlindungan negara terhadap warga di garis depan ancaman iklim. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, menegaskan bahwa fenomena rob bukan sekadar genangan musiman, tetapi tes keadilan sosial bagi pemerintah provinsi dalam menjaga masa depan kota.
“Setiap keterlambatan penanganan berarti rumah, penghidupan, dan masa depan warga pesisir yang dikorbankan,” tegas Fuadi dalam pernyataannya.
Pertumbuhan Kota Tidak Sejalan dengan Perlindungan Warga Pesisir
Menurut Fuadi, rob terus berulang akibat kombinasi pasang tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah yang semakin cepat akibat maraknya penggunaan air tanah dan tata ruang yang belum tertib. Kondisi ini membuat air laut kian mudah masuk ke kampung-kampung nelayan, fasilitas umum, hingga infrastruktur vital.
Meski Pemprov DKI telah menjalankan sejumlah langkah—mulai dari peringatan dini hingga pembangunan tanggul pantai dalam kerangka NCICD—kecepatan kebijakan dinilai tidak sebanding dengan kecepatan ancaman di lapangan.
“Ritme pembangunan tanggul harus selevel dengan ancaman. Setiap tahun penundaan berarti makin banyak rumah tergenang,” ujar Fuadi.
Tiga Seruan Penting Fraksi PKB untuk Penanganan Rob
1. Percepatan Tanggul Pantai dan Polder
Fraksi PKB menuntut timeline yang tegas, transparan, dan dapat diawasi publik. Warga berhak mendapatkan roadmap yang jelas agar rob tidak terus ditangani dengan pola darurat.
2. Prioritas untuk Kelompok Paling Rentan
Nelayan, buruh pelabuhan, dan kampung pesisir harus menjadi penerima manfaat pertama dari pembangunan. “Jika kawasan komersial lebih dulu aman, sementara kampung tergenang, ada masalah serius dalam keadilan kebijakan,” kata Fuadi.
3. Atasi Akar Masalah: Air Tanah dan Tata Ruang
Rob tidak akan pernah tuntas tanpa penyediaan air bersih perpipaan, pembatasan ekstraksi air tanah, serta penegakan tata ruang yang berani.
Pengawasan Ketat, Bukan Penghambat
Fuadi menegaskan bahwa Fraksi PKB akan berada di garis depan pengawasan proyek-proyek pesisir, termasuk pembangunan tanggul besar yang ikut dipantau lembaga seperti KPK. Transparansi progres fisik dan anggaran dianggap sebagai kunci menjaga kepercayaan warga.
“Kami mendukung setiap anggaran yang melindungi warga. Tapi kami tidak akan diam jika ada pemborosan atau kebijakan tidak transparan,” ujarnya.
Fuadi menutup pernyataannya dengan menyerukan kolaborasi lintas sektor. “Ini bukan urusan teknis semata. Ini soal hak warga untuk hidup aman dan bermartabat. Kami akan memastikan kebijakan pesisir benar-benar berpihak kepada mereka yang tinggal di belakang tanggul itu.” (AKH)
