“Memburuknya demokrasi Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics),” kata Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai pemilihan umum terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia, Oleh karena itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik Puan Maharani, dalam pembacaan Rekomendasi Eksternal rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP V yang dilaksanakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Lebih lanjut Puan menyampaikan, beberapa aspek yang menjadi penyebab buruknya sistem pemilu antara lain ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).
“Memburuknya demokrasi Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics),” kata Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP.
Puan juga menekankan pentingnya PDIP melakukan konsolidasi, penguatan kelembagaan partai, termasuk mendukung penguatan pers dan masyarakat serta mendorong reformasi hukum sebagai prasyarat tergaknya demokrasi.
“Konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” tutur Puan.
Dia juga mengatakan, Rakernas PDIP menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). “Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu,” kata dia.
Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa Rakernas V memohon maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang banteng moncong putih, jika telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.
Adapun Rakernas dengan tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran” dihadiri Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai.
Turut hadir Anggota DPR partai, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-inkumben hadir langsung dalam Rakernas V.
