“Tidak sepantasnya masyarakat dipungut biaya untuk melewati jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat.”
PKBTalk24, Jakarta ~ Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta, H. Hasbiallah ILyas menyatakan tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengenakan tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di 25 ruas jalan ibu kota Jakarta.
“Tidak sepantasnya masyarakat dipungut biaya untuk melewati jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat,”ujarnya kepada media, Selasa (17/1/2023).
“Atas nama Fraksi PKB, saya menolak ERP. Kalau jalan tol itu, dibangun pakai duit swasta. Jalan tol ambil pembayaran, ya wajar. karena swasta sudah tambang modal di situ,”tandas Hasbiallah melanjutkan.
Sebagaimana disampaikan, Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif ERP.
Hal itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Ia mengatakan, kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).
“Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP),” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Usulan Dishub DKI, ini menyatakan pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000. Syafrin meyakini, sistem jalan berbayar elektronik bisa mengurangi jumlah pengemudi motor.
Menurut dia, jumlah pengendara motor di Jakarta saat ini semakin banyak. Diyakini jadi cara holistik untuk memecah kemacetan Syafrin meyakini kebijakan ERP merupakan cara holistik untuk memecah kemacetan di Jakarta.
Pasalnya, kepemilikan kendaraan pribadi tak sejalan dengan kemampuan daerah menambah jalan. “Oleh sebab itu, kemudian kami harus melakukan upaya holistik (menyeluruh),” kata Syafrin, dilansir dari Antara, Senin (16/1/2022).
Menurut Syafrin, ERP adalah cara lanjutan untuk mengurai persoalan macet di Jakarta. Upaya sebelumnya, yakni three in one (3in1) dinilai kurang efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Selain itu, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di ibu kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalanan Jakarta, malah bertambah banyak.
“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price,” kata Syafrin. (***)
