Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan Yusuf, menegaskan Kemenhaj harus menjadi wajah baru pelayanan haji yang bersih, profesional, dan berintegritas. Fokus 2025 diarahkan pada transparansi, kesehatan jemaah, dan pembangunan Kampung Haji sebagai pusat pemberdayaan umat.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa kehadiran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bukan sekadar perubahan administratif, tetapi sebuah amanah besar dari Presiden RI yang harus dibuktikan manfaatnya nyata bagi bangsa dan umat.
Dalam arahannya di Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025), Gus Irfan menekankan bahwa Kemenhaj wajib tampil sebagai lembaga berintegritas, profesional, dan berorientasi target, bukan sekadar mengganti nama dari lembaga lama.
“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya — apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” tegasnya.
Melayani dengan Amanah, Bersih dari Korupsi
Gus Irfan menggarisbawahi lima nilai utama yang harus dipegang oleh seluruh jajaran Kemenhaj: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah.
Ia menegaskan komitmen kuat untuk menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan — mulai dari korupsi, manipulasi data, hingga pungutan liar sekecil apapun.
“Kita boleh berkaca dari masa lalu untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji,” ujar Gus Irfan.
Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan harapan Presiden RI agar pelaksanaan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab.
Fokus pada Kesehatan dan Keadaban Jemaah
Menhaj turut menyoroti isu kesehatan jemaah haji yang menjadi sorotan pada penyelenggaraan haji tahun 2025, khususnya terkait istithaah kesehatan (kemampuan fisik dan medis calon jemaah).
Ia meminta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak lagi terjadi kecurangan maupun pelanggaran dalam verifikasi kesehatan.
Namun lebih jauh dari aspek teknis, Gus Irfan menegaskan bahwa penyelenggaraan haji adalah bagian dari pembangunan peradaban bangsa.
“Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” jelasnya.
Bangun Kampung Haji dan Tata Dana Rp20 Triliun Secara Amanah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah juga mengungkapkan bahwa pembangunan Kampung Haji kini tengah diproses. Program ini akan menjadi pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus wadah pembinaan bagi alumni haji untuk terus berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya.
Gus Irfan mengingatkan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji mencapai hampir Rp20 triliun per tahun, sehingga pengelolaannya harus benar-benar amanah dan transparan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Menurutnya, KBIHU bukan sekadar lembaga teknis, tetapi ujung tombak pembinaan spiritual dan sosial bagi calon jemaah.
“KBIHU berperan penting dalam membimbing jemaah, tapi juga harus memastikan pelayanan yang tulus, bersih, dan profesional,” tegasnya.
Dengan komitmen dan niat baik, Gus Irfan optimistis Kemenhaj akan menjadi simbol reformasi pelayanan ibadah haji di Indonesia — tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual bagi bangsa.
Momentum Reformasi Ibadah Haji Nasional
Pembentukan Kemenhaj menandai babak baru reformasi manajemen haji Indonesia. Setelah puluhan tahun di bawah koordinasi Kemenag, kini Indonesia memasuki era profesionalisasi layanan haji dan umrah yang lebih transparan dan berorientasi publik.
Tantangannya jelas: mewujudkan tata kelola haji yang modern, bersih, dan berdampak pada peradaban bangsa. (AKH)
