Tragedi kebakaran Terra Drone yang menewaskan 22 orang memicu desakan audit menyeluruh kelayakan keamanan gedung di Jakarta. Hasbiallah Ilyas (PKB) menilai 694 gedung belum memenuhi standar proteksi kebakaran dan meminta Pemprov DKI bertindak cepat.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Tragedi kebakaran kantor PT Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan 22 orang, memantik sorotan tajam terhadap standar keselamatan gedung-gedung perkantoran di ibu kota. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa musibah ini bukan sekadar kecelakaan tunggal, tetapi alarm keras betapa rapuhnya sistem keamanan gedung di Jakarta.
Hasbiallah meminta kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran, termasuk dugaan kelalaian pengelola gedung yang menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa. Namun lebih dari itu, ia menekankan perlunya evaluasi besar-besaran dan audit kelayakan keamanan terhadap seluruh gedung perkantoran di Jakarta.
“Tragedi ini harus membuka mata kita. Pemprov DKI perlu melakukan audit total faktor keamanan ribuan gedung. Jangan menunggu korban berikutnya,” tegas Hasbi, Rabu (10/12/2025).
Ledakan Baterai Diduga Pemicu, Manajemen Keselamatan Dipertanyakan
Kebakaran terjadi Selasa (9/12/2025) pukul 12.50 WIB, diduga dipicu ledakan tumpukan baterai drone yang disimpan di lantai satu gedung. Material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar, menyulitkan evakuasi puluhan pekerja.
Peristiwa ini, menurut Hasbi, menunjukkan kemungkinan besar adanya celah fatal dalam sistem proteksi aktif maupun pasif—mulai dari tata letak penyimpanan material berbahaya, pengelolaan fire safety, hingga jalur evakuasi.
694 Gedung Belum Layak Proteksi Kebakaran
Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal 2025 menyebutkan ada 694 gedung bertingkat yang belum memenuhi standar proteksi kebakaran sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.
Angka tersebut dinilai Hasbi sebagai situasi darurat yang tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Pendataan ulang harus dilakukan. Gedung mana yang sudah layak, mana yang belum. Audit ini harus transparan dan wajib ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pemprov DKI Diminta Bergerak: Audit, Sanksi, dan Transparansi Publik
Hasbi mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk:
-
Melakukan audit kelayakan keamanan terhadap seluruh gedung perkantoran dan gedung bertingkat.
-
Menindak tegas pengelola yang lalai memenuhi standar proteksi kebakaran.
-
Mewajibkan pelaporan publik terkait status kelayakan keamanan gedung.
Menurutnya, kota sebesar Jakarta tidak boleh kompromi terhadap faktor-faktor keselamatan yang menyangkut ratusan ribu pekerja.
“Keselamatan warga adalah prioritas. Jangan tunggu tragedi berikutnya untuk bertindak,” tutupnya. (AKH)
