Gus Muhaimin menegaskan sikap PKB yang sejak lama mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Usulan ini dinilai lebih efisien dan sejalan dengan nilai Pancasila, serta mendapat dukungan Partai Gerindra.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, kembali menegaskan sikap partainya terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Gus Muhaimin, gagasan tersebut bukan hal baru dan telah lama menjadi posisi resmi PKB.
“PKB sudah lama mengusulkan itu. Itu sikap PKB sejak lama,” kata Gus Muhaimin kepada awak media, Senin (29/12).
Pernyataan ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya melontarkan gagasan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Prabowo menilai sistem pilkada langsung menyedot anggaran besar dan kurang efisien.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12), Prabowo mencontohkan sejumlah negara tetangga yang dinilai lebih efektif dalam menjalankan demokrasi.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPR/DPRD, lalu DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati,” ujar Prabowo.
Politikus yang juga populer dengan sebutan Cak Imin ini pun menyatakan kesepahaman dengan pandangan tersebut. Ia menilai, selain lebih hemat biaya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah mufakat.
“Secara prinsip saya setuju. Ini efisien dan merupakan implementasi sila keempat dan kelima Pancasila, musyawarah mufakat dalam demokrasi kita,” kata Cak Imin usai menghadiri acara meet and greet bersama kader PKB terpilih di Hotel Patra Jasa, Semarang, Minggu (15/12).
Meski menyadari adanya pro dan kontra, Cak Imin menegaskan bahwa pengalaman enam kali pilkada langsung di Indonesia menunjukkan sisi kelelahan demokrasi prosedural.
“Memang ada yang menilai ini merusak demokrasi, tapi faktanya kita sudah enam kali menjalani pemilihan langsung yang melelahkan,” ujarnya.
Gerindra Sejalan
Dukungan terhadap wacana ini juga datang dari Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, biaya politik, maupun pelaksanaan teknis.
“Gerindra mendukung rencana pilkada melalui DPRD, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).
Senada, Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menilai sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan evaluasi dan perubahan sistem, mengingat tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
“Kita harus berani melakukan perubahan sistem jika kita melihat banyak sisi negatif dari mekanisme yang berjalan sekarang,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Wacana ini pun diperkirakan akan terus menjadi perdebatan publik, terutama terkait masa depan demokrasi lokal, efisiensi anggaran, serta peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. (AKH)
