“Lah waktu kita merencanakan pemilu dan pilpres kita kan merencanakan dua putaran, jadi tidak ada yang terganggu,” ucap Todung. “Kalau dibikin dua putaran atau pun putar suara ulang, kita tetap bisa akan melantik pada bulan Oktober,” lanjut Todung.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Tim hukum calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai, penundaan pemilu bisa menimbulkan krisis ketatanegaraan sebagai alasan yang mengada-ada.
Hal itu disampaikan oleh Todung Mulya Lubis saat menanggapi pertanyaan kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 2 yang menyebut pemilu ulang bisa timbulkan krisis ketatanegaraan.
“Jadi menurut saya ini alasan yang dicari-cari, alasan yang mengada-ada saya menolak alasan itu,” ujar kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada media di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).
Lebih lanjut Todung menjelaskan, bahwa jadawal dan tahapan Pilpres 2024 sudah didesain sejak awal, termasuk untuk mengantisipasi jika pemilu ulang harus dilakukan, sehingga tidak bakal mengganggu agenda ketatanegaraan mana pun, termasuk jadwal pelantikan presiden dan calon presiden terpilih dalam pemilu ulang.
“Lah waktu kita merencanakan pemilu dan pilpres kita kan merencanakan dua putaran, jadi tidak ada yang terganggu,” ucap Todung. “Kalau dibikin dua putaran atau pun putar suara ulang, kita tetap bisa akan melantik pada bulan Oktober,” lanjut Todung.
Sikap kuasa hukum Probowo-Gibran
Diketahui sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut, pemilu ulang bisa menimbulkan krisis. Hal itu disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024,
“Bilamana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini,” kata Otto dalam sidang MK.
Otto pun mengingatkan bahwa waktu sengketa di MK juga perlu dibatasi agar rangkaian pemilu dapat diselesaikan dan masuk dalam agenda ketatanegaraan berikutnya.
“Adanya keketatan sehubungan dengan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu,” ujar dia.
Gugatan kubu Anies-Muhaimin
Sementara dalam gugatannya ke MK, kubu Anies-Muhaimin meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.
Dikutip dari laman kompas.com Kamis (28/3/2024), oleh kubu Anies-Muhaimin, Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi karena KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yakni 40 tahun. Sementara itu, Gibran baru berusia 36 tahun.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.
Di samping itu, Anies-Muhaimin juga mendalilkan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran.
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.
Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional. (***)
