“Kami fokus membahas soal peredaran narkoba di Jakarta yang semakin meresahkan, serta persoalan ketertiban umum,” kata Hasbiallah Ilyas usai pertemuan.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Sejumlah anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025), dalam agenda tertutup yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ). Pertemuan ini jadi sorotan karena membahas langsung isu-isu paling krusial yang kini dihadapi warga Jakarta.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting seperti Ahmad Sahroni, Hinca Panjaitan, Hasbiallah Ilyas, Rikwanto, dan Adang Daradjatun. Turut hadir pula Kepala Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, serta perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta.
“Kami fokus membahas soal peredaran narkoba di Jakarta yang semakin meresahkan, serta persoalan ketertiban umum,” kata Hasbiallah Ilyas usai pertemuan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menegaskan bahwa penanganan narkoba terus menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang dianggap sebagai korban.
“Pengguna kami anggap korban. Fokus kami adalah rehabilitasi, dan itu tanggung jawab negara,” jelas Karyoto.
Namun, Karyoto juga mengakui bahwa meski sudah banyak dilakukan penyuluhan dan penindakan, peredaran narkoba masih saja terjadi. Saat ini, pihak kepolisian sedang meningkatkan upaya pengungkapan jaringan di level atas.
“Kalau ada pengguna, pasti ada pengedar, dan di balik itu ada bandar besar. Itu yang kami kejar,” tegasnya.
Selain narkoba, isu premanisme dan tawuran juga menjadi perhatian serius. Karyoto menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dan pihak terkait untuk mencegah kekerasan jalanan dan aksi preman yang mengganggu warga.
Isu tawuran di Manggarai, Jakarta Selatan, bahkan ikut dibahas karena dianggap telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk generasi muda yang hendak membangun masa depan.
“Kami sedang mengkaji apakah tindakan-tindakan yang kemarin terjadi bisa direspons lewat jalur hukum, apalagi jika ada unsur penghinaan atau pelanggaran hukum lainnya,” ungkap Karyoto.
Dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan di Ibu Kota, kolaborasi antara legislatif dan aparat penegak hukum menjadi kunci penting demi menciptakan Jakarta yang lebih aman dan manusiawi. (AKH
