“Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk kebaikan warga Jakarta. Program sarapan gratis yang pernah kami gagas akan kami ubah formatnya,” ujar Pramono seusai pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa program Sarapan Gratis yang sebelumnya dicanangkan tidak akan dilaksanakan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih strategis, seperti peningkatan kualitas kantin sekolah dan perluasan manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Keputusan ini diambil setelah Pramono bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rapat tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).
“Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk kebaikan warga Jakarta. Program sarapan gratis yang pernah kami gagas akan kami ubah formatnya,” ujar Pramono seusai pertemuan.
Pemprov Dukung Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah Pusat
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan lebih mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa program ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI akan memberikan dukungan tambahan, termasuk alokasi anggaran lebih besar untuk memastikan program berjalan optimal.
“Kami tegaskan bahwa program makan bergizi gratis tetap berjalan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan Pemprov DKI akan mendukung dengan anggaran tambahan agar lebih maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, fokus Pemprov DKI kini dialihkan pada peningkatan kualitas kantin sekolah, agar lingkungan makan di sekolah menjadi lebih sehat dan layak bagi para siswa.
Anggaran Dialihkan ke KJP dan Beasiswa
Selain mendukung program MBG, Pramono juga mengumumkan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sarapan gratis akan dialihkan untuk memperbesar manfaat KJP. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam distribusi bantuan pendidikan di Jakarta.
“KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Anggaran yang rencananya untuk sarapan pagi gratis akan kami alihkan ke KJP, karena ini menjadi masalah serius di Jakarta saat ini,” tegas Pramono.
BGN Targetkan 791 Satuan Pemenuhan Gizi
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pendirian 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat.
Saat ini, baru terdapat 33 SPPG di Jakarta, dan dalam waktu dekat jumlahnya akan bertambah menjadi 42 unit. “Masih banyak yang harus diselenggarakan, dan alhamdulillah percepatan ini bisa dilakukan dengan kontribusi dari Pemprov DKI,” ujar Dadan.
Dadan juga memastikan bahwa anak-anak PAUD dan SD tetap akan mendapat sarapan melalui program makan bergizi gratis pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan memperkuat kesejahteraan anak-anak Jakarta.
“Janji Pak Gubernur untuk menyediakan makan pagi tetap akan terwujud. Anak-anak PAUD dan SD tetap akan mendapatkan makan pagi, dan beliau juga punya cita-cita lebih besar seperti menambah KJP dan beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta,” tambahnya.
Keputusan Gubernur Pramono Anung untuk membatalkan program sarapan gratis dan mengalihkan anggaran ke KJP, beasiswa, serta perbaikan kantin sekolah, menunjukkan perubahan strategi dalam penggunaan anggaran daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan peningkatan kesejahteraan anak-anak Jakarta bisa lebih efektif dan berkelanjutan. (***)
