Perubahan adalah keniscayaan bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Namun perubahan selalu menuntut keseimbangan antara visi ke depan dan akar tradisi yang menghidupinya. Di titik inilah dinamika yang tengah berlangsung di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi relevan untuk dicermati secara jernih dan proporsional.
Oleh : Ahmad Kholil *
PKBTalk24 | Jakarta ~ Nahdlatul Ulama telah melewati satu abad perjalanan sejarahnya sebagai organisasi keagamaan yang lahir dari kesadaran kultural, spiritual, dan kebangsaan. Dalam rentang waktu sepanjang itu, NU berkali-kali diuji oleh perubahan zaman, termasuk godaan kekuasaan dan dinamika politik. Hari ini, di tengah upaya menjadikan NU lebih relevan di panggung global, PBNU kembali dihadapkan pada ujian konsistensi: bagaimana menjaga visi besar tanpa mengabaikan keteduhan rumah sendiri.
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, KH Yahya Cholil Staquf—Gus Yahya—datang dengan visi besar dan penuh percaya diri. Ia mengusung jargon inklusif, “NU milik semua”, sembari merangkul beragam unsur dan latar belakang politik ke dalam struktur kepengurusan, khususnya di jajaran Tanfidziyah.
Pada satu sisi, langkah itu bisa dibaca sebagai upaya menjadikan NU lebih terbuka, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Namun pada sisi lain, terutama karena momentum pelantikannya berdekatan dengan tahun-tahun politik nasional, kebijakan tersebut tak terhindarkan dari tafsir publik sebagai bagian dari politik balas budi—terutama atas dukungan pemerintah dalam kontestasi muktamar.
Di titik inilah problem mulai mengendap. NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah memiliki tradisi panjang menjaga jarak dengan kekuasaan praktis. Hubungan historis NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—sebagai wadah aspirasi politik warga nahdliyin—memang tidak pernah bebas dari dinamika, tetapi selama ini dijaga dalam koridor saling memahami peran. Maka ketika PBNU di bawah Gus Yahya memilih mengambil jarak tegas dari PKB dengan dalih “kembali ke Khittah 1926”, sembari secara bersamaan menunjukkan keberpihakan politik yang ceto welo-welo (terang benderang) dalam praktik, publik pun membaca adanya paradoks.
PBNU menyatakan netral dalam Pilpres 2024. Namun di lapangan, baik sikap Rais Aam maupun jajaran Tanfidz sering terbaca “mindik-mindik”—halus tetapi jelas—mengarah pada dukungan politik tertentu. Ini bukan rahasia umum. Netralitas yang diklaim di forum formal, berhadapan dengan praktik politik yang kasatmata di ruang publik.
Di tingkat global, Gus Yahya tampil dengan narasi yang tak kalah ambisius: “mewujudkan peradaban dunia” dan “perdamaian global”. Untuk menopang visi ini, PBNU merekrut figur-figur internasional sebagai penasihat, salah satunya Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus bidang hubungan internasional. Dari sudut pandang profesionalisme, langkah ini bisa dipahami sebagai upaya memperluas jejaring global NU.
Namun kontroversi mencuat ketika PBNU mengundang Peter Berkowitz—peneliti senior Hoover Institution, Universitas Stanford—yang dikenal memiliki pandangan pro-Israel, sebagai pembicara utama dalam Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) PBNU (2024). Undangan ini memantik kegelisahan luas di kalangan warga NU, terutama di tengah eskalasi konflik global: perang Rusia–Ukraina dan agresi Israel terhadap Palestina.
Di sinilah ironi itu terasa telanjang. PBNU lantang mengusung narasi “perdamaian dunia”, tetapi justru memicu kegaduhan serius di internal organisasinya sendiri. Seruan damai yang digaungkan ke luar, berbalik menjadi gema sumbang ketika konflik di dalam rumah besar NU tak kunjung terkelola.
Pertanyaan mendasarnya kemudian muncul: apakah Gus Yahya sepenuhnya menyadari konsekuensi logis dari memasukkan begitu banyak kelompok kepentingan—termasuk aktor politik dan figur asing—ke dalam tubuh organisasi sebesar PBNU? Organisasi ini bukan sekadar entitas administratif modern, melainkan rumah kultural jutaan warga nahdliyin yang sensitif terhadap arah moral, simbol, dan teladan.
Ketika perbedaan pendapat tidak dikelola dengan kearifan tradisi NU—musyawarah, tabayun, dan penghormatan pada ulama sepuh—PBNU justru terseret dalam pusaran polemik yang berlapis. Pernyataan-pernyataan elite kerap muncul dengan kesan kuat tanpa koordinasi, keluar dari watak NU yang selama ini dikenal moderat, teduh, dan berwibawa. Alih-alih menyejukkan, respons PBNU terhadap berbagai isu justru memantik kegaduhan di ruang media sosial.
Analisis lain menyebut struktur PBNU di bawah Gus Yahya terlalu akademis dan elitis, kurang mengakar ke basis pesantren dan kultural NU. Kepercayaan diri yang berlebihan dalam meramu struktur kepengurusan akhirnya berbuah disharmoni. NU seolah kehilangan suara kolektifnya dalam isu-isu etik kebangsaan.
Masuk pusaran isu rasuah
Masalah kian kompleks ketika kasus Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming, yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (2022-2023), ini menjadikan NU masuk dalam pusaran isu rasuah yang tak kunjung mereda. Terlepas dari asas praduga tak bersalah. Bagi NU, ini bukan sekadar persoalan hukum individu, melainkan pukulan moral yang menampar wajah organisasi ulama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, NU harus menanggung malu kolektif.
Belum reda luka itu, muncul kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji yang menyeret nama kerabat struktur pengurus NU. Belum lagi wacana konsesi tambang untuk ormas keagamaan yang memantik perdebatan tajam. PBNU yang menerima konsesi tersebut tak terakkan memantik kecurigaan publik: jangan-jangan sebagian fungsionaris Tanfidz kini lebih sibuk mengurus bisnis ketimbang khidmah organisasi. Pertanyaan ini mungkin bernada “nakal”, tetapi sulit dihindari selama transparansi pengelolaan tambang tidak dibuka secara terang ke publik dan tidak ditegaskan bahwa seluruh proses ditangani profesional independen.
Di titik ini, kecurigaan politik pun menguat. Keberpihakan PBNU dalam kontestasi politik, sembari menjauh dari PKB sebagai “bayi ideologis” warga nahdliyin, menimbulkan tanya besar: adakah agenda tersembunyi untuk menyapih basis kultural NU dari saluran politiknya sendiri?
Puncak kemelut terjadi ketika Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum Tanfidziyah sejak 26 November 2025. Alasannya serius: dianggap tidak peka terhadap isu jaringan Zionis dan dinilai melanggar tata kelola keuangan organisasi. Namun Gus Yahya menolak keputusan itu dan menyatakan dirinya masih sah secara hukum dan konstitusi organisasi.
NU pun terbelah dalam tafsir: antara legitimasi struktural-formal dan otoritas moral keulamaan. Inilah ujian terbesar NU pasca satu abad usianya. Apakah PBNU hendak sepenuhnya menjadi organisasi modern yang tunduk pada logika AD/ART semata, atau kembali menempatkan nasihat dan kebijaksanaan ulama sepuh sebagai jangkar etik pengambilan keputusan?
Keduanya tentu bukan pilihan yang saling meniadakan. Tetapi jika tidak dipikirkan dengan logika yang jernih dan kebijaksanaan kolektif, NU berisiko dipersepsi telah terseret ke arus politik dan budaya kekuasaan yang dangkal—sibuk berebut posisi dan pengaruh, lupa pada peta jalan khidmah.
Padahal, NU bukan sekadar organisasi massa. Ia adalah warisan ulama, para pewaris nabi. Ketika rumah besarnya terus bergemuruh oleh konflik internal, seruan moral NU—tentang keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian—akan terdengar semakin lirih, bahkan kembali memantul sebagai kritik untuk dirinya sendiri. Wallahu ‘alam bish-shosab. (***)
__________
- Penulis adalah Pimimpin Redaksi PKBTalk24.Com, pemerhati lingkungan, sosial masyarakat, dan kebijakan publik di Jakarta
