-
“Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eki, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp 100 sampai Rp 200 juta,” kata Ridwan Kamil.
-
“Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan,” sambungnya.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Penetapan Bakal Calon Gubernur dan jadwal kampanye Pemilihan Kapala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 belum resmi ditetapkan oleh KPUD Jakarta, tetapi nuansa kampanye dan adu gagasan sudah mulai terasa.
Jumat (6/9/2024), bakal cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK) misalnya, dalam acara silaturrahmi dengan pimpinan Badan Musyawarah Betawi (Bamus) Eki Pitung, menjanjikan program setiap RW mendapat anggaran Rp. 100-200 juta.
Di acara bertajuk, Gerakan Membangun Jakarta (Gerbang) di kantor Bamus Betawi, tersebut RK menyampaikan jika program tersebut sudah berjalan di Jawa-Barat saat ia menjabat sebagai gubernur. Karena itu, ia yakin program itu bisa jalan.
“Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eki, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp 100 sampai Rp 200 juta,” kata Ridwan Kamil.
“Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan,” sambungnya.
Lebih lanjut RK memaparkan, dengan program anggaran tiap RW itu, warga Bandung menjadi antusias. Warga menurutnya jadi bergairah sampai-sampai berdiskusi untuk bagaimana memanfaatkan program tersebut.
“Terjadi perdebatan. Ini duit dari Pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silakan. Jadi nggak semua urusan, perintilan-perintilan harus semua diputuskan balai kota,” katanya.
Tak hanya itu, RK juga janji akan menaikkan gaji RT dan RW. Kenaikan tersebut, kata RK, tetap menerapkan keadilan. “Bapak bayangkan ya. Jadi RW ada anggaran RW. Gaji RW-RT juga kita naikkan Insyaallah, dengan keadilan, tidak menjanjikan yang sifatnya kadang-kadang berlebihan, kan begitu,” jelasnya.
“Disupervisi oleh orang berilmu, di level kecamatan. Disetujui oleh Pak gubernurnya, karena belanjanya juga nanti nggak sembarangan harus ada panduan. Contoh waktu di Bandung, izin ya. Saya kasih Rp 100 juta per RW,” kata dia. (***)
