Kenaikan kursi legislatif PKB Jakarta bukan sekadar statistik. Ia merefleksikan tiga hal: Pertama, mobilisasi kultural yang konsisten. Basis NU di Jakarta selama ini laten, besar, tetapi tidak terorganisir secara politik. Meski belum terlalu maksimal, namun PKB berhasil mentransformasikan energi kultural menjadi energi elektoral.
Oleh Ahmad Kholil | *
PKBTalk24 | Jakarta ~ Selama lima tahun terakhir, lanskap politik Jakarta bergerak cepat. Kota ini telah menjelma menjadi arena kontestasi gagasan, identitas, dan arah pembangunan nasional. Dalam dinamika tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta tampil bukan sekadar sebagai peserta pemilu, tetapi sebagai representasi politik kaum santri dan warga urban yang mendambakan keseimbangan antara modernitas, spiritualitas, tradisi, dan budaya.
Bagi publik, capaian PKB Jakarta pada Pemilu 2024—melonjak menjadi 10 kursi DPRD DKI Jakarta dan 2 kursi DPR RI—mungkin terbaca sebagai keberhasilan elektoral. Namun sesungguhnya, capaian itu menandai sebuah pergeseran struktur politik di Ibu Kota: menguatnya suara kelompok religius moderat yang mengusung politik sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan kesetaraan.
Politik Urban Santri: Ruang Baru yang Terbuka
Jakarta bukan lagi sekadar “pasar bebas politik pragmatis” yang didominasi isu identitas atau sekularisme teknokratis. Dalam lima tahun terakhir, tumbuh kerinduan masyarakat akan politik yang tidak sekadar rasional–teknokratis, tetapi juga memiliki akar budaya dan etika sosial yang bisa menjadi jalan – washilah – munculnya harapan dan kesejahteraan. Di sinilah PKB Jakarta memasuki ruang yang selama ini tidak terkelola oleh partai-partai berbasis nasionalis maupun agamis konservatif, yang cenderung lebih pragmatis dan transaksional – melihat rakyat hanya sebatas konstituen di atas kertas yang bisa didekati secara musiman, lima tahunan.
PKB membaca peluang itu dengan menghadirkan politik jalan tengah, politik kehadiran: religius tetapi inklusif; tradisional tetapi adaptif; hadir dan membaur di tengah warga, merasakan denyut napasnya untuk membela kepentingan warga kecil tanpa terjebak populisme kosong. Politik semacam inilah yang membuat PKB relevan bagi kalangan urban muslim Jakarta—guru mengaji, pelaku UMKM, komunitas marbot, hingga kelas menengah nahdliyin.
Lompatan Kursi sebagai Indikasi “Kebangkitan Kultural”
Kenaikan kursi legislatif PKB Jakarta bukan sekadar statistik. Ia merefleksikan tiga hal: Pertama, mobilisasi kultural yang konsisten. Basis NU di Jakarta selama ini laten, besar, tetapi tidak terorganisir secara politik. Meski belum terlalu maksimal, namun PKB berhasil mentransformasikan energi kultural menjadi energi elektoral.
Kedua, meningkatnya kepercayaan publik terhadap politik moderat. Kontestasi penuh polarisasi sejak 2014–2019 membuat masyarakat mencari politik yang stabil dan tidak ekstrem. PKB menawarkan itu.
Ketiga, keterhubungan dengan isu perkotaan. Air bersih, tata kelola sungai, masalah nelayan di pasisir Jakarta Utara, hunian terjangkau, transportasi ramah rakyat, dan ruang budaya lokal menjadi agenda PKB Jakarta yang rupanya resonan dengan warga.
Dengan kata lain, PKB menang bukan karena “ceruk tradisionalnya”, tetapi karena keberhasilan memodernisasi ceruk itu. Langkah tersebut selayaknya diperkuat dengan memperluas basis masa tradisionalnya; masuk ke kalangan generasi muda – milenial dan Gen-Z yang diprediksai masih akan menjadi bagian terbesar demografi penduduk Jakarta hingga Pemilu 2029 nanti.
Dilema Politik Identitas vs Politik Substansi
Namun, keberhasilan ini sekaligus menguji konsistensi PKB Jakarta. Di satu sisi, ia menjadi representasi politik Islam moderat terbesar di Jakarta. Di sisi lain, ia dituntut untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan politik identitas yang justru merusak roh NU sebagai penjaga toleransi.
Perjuangan politik PKB selanjutnya bukan lagi soal kursi, tetapi soal siapa yang akan menguasai narasi moralitas publik Jakarta. Mampukah PKB mempertahankan posisi sebagai penengah di antara arus politik populis—baik yang liberal maupun yang konservatif?
Jakarta dan Masa Depan Politik Moderasi
Ketika pemerintah pusat pindah ke IKN, Jakarta tidak sekadar berubah menjadi pusat ekonomi, tetapi juga menjadi ruang perdebatan nilai dan ideologi. Di sinilah kebutuhan atas politik yang mampu menjembatani antara: modernitas dan akar tradisi, pembangunan dan keberpihakan sosial, agama dan kebangsaan, dan urbanisme dan kulturalisme.
PKB Jakarta berada di titik krusial untuk menjadi arsitek politik moderasi baru – di babak baru 500 abad – kota Jakarta pasca IKN. Jika berhasil, Jakarta dapat menjadi contoh bagaimana kota besar tidak harus kehilangan identitas kebudayaan sekaligus tetap menjadi kota global yang modern.
Jika demikian, maka capaian elektoral PKB Jakarta dalam lima tahun terakhir bisa saja mencerminkan kematangan politik warga. Publik Jakarta makin sadar bahwa demokrasi membutuhkan sandaran nurani dan ethika, bukan hanya soal strategi merayu warga demi kenaikan elektoral suara di musim Pemilu. Dalam konteks itu, PKB Jakarta berpeluang menjadi ruang artikulasi bagi politik nilai — politik yang menggabungkan akal sehat, iman spiritual, modal sosial, dan komitmen kebangsaan.
Tantangannya kini adalah konsistensi. Jika PKB terus merawat politik jalan tengah, maka kebangkitan elektoral 2024 bukan puncak, melainkan awal dari era baru politik urban-santri di Jakarta. Wallahu’alam bishoab. (***)
________
Penulis adalah Pimimpin Redaksi PKBTalk24.Com, pemerhati lingkungan, sosial masyarakat, dan kebijakan publik di Jakarta
