Masalah hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta kian mendesak. FPKB DPRD DKI menegaskan pembangunan perumahan tidak boleh memisahkan warga dari tempat kerja dan kampung halamannya di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Ambisi Jakarta menjadi kota global tidak boleh dibayar mahal dengan terpinggirkannya warganya sendiri. Persoalan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi generasi muda, kembali mengemuka sebagai isu krusial yang harus dijawab secara adil dan manusiawi oleh pemerintah.
Masalah tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Berani Berdaya” yang digagas politisi PKB Jakarta Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025). Diskusi ini menyoroti tantangan besar penyediaan hunian di Jakarta di tengah transformasi ibu kota menuju kota global.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Uwais al-Qaroni, yang hadir dalam diskusi tersebut, menyuarakan kegelisahan generasi muda Jakarta yang semakin sulit mengakses hunian layak di kota kelahirannya sendiri. Apalagi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Saya sendiri sampai sekarang belum punya rumah. Masih numpang dengan orang tua. Dan itu juga dialami banyak anak muda seusia saya di Jakarta,”ujar Uwais.
Menurut politisi muda PKB ini, problem hunian di Jakarta bukan semata soal ketersediaan bangunan, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan sengketa lahan, konflik sosial, hingga dampak lingkungan. Tak jarang, solusi perumahan justru berujung pada penggusuran warga dari ruang hidupnya.
Banyak warga yang tergusur. Bukan hanya di bantaran kali, tapi juga di kawasan padat penduduk. Ini menjadi problem serius yang harus disikapi dengan kebijakan yang berkeadilan,” katanya.
Uwais menyoroti pola penanganan penggusuran yang kerap memisahkan warga dari sumber penghidupan, jejaring sosial, serta akar budaya mereka. Akibatnya, warga Jakarta justru semakin tersisih dari kampung halaman dan kotanya sendiri.
“Ketika warga dipindahkan jauh dari tempat kerja, keluarga, dan komunitasnya, yang terjadi adalah pemiskinan sosial. Mereka tercerabut dari supporting group-nya,” tegas anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Karena itu, Uwais berharap program 3 juta rumah yang menjadi program priotiras Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga dapat diimplementasikan secara serius di Jakarta. Ia mendorong pembangunan rumah susun dan rusunawa dilakukan di kawasan padat penduduk.
“Jangan terlalu jauh dari asal tempat tinggal dan mata pencarian warga Jakarta. Hunian harus mendekatkan, bukan menjauhkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penataan kawasan padat penduduk dan bantaran kali seharusnya dilakukan dengan pendekatan pembangunan hunian yang ramah warga, bukan sekadar relokasi yang memutus akses ekonomi.
“Penataan kawasan mestinya memperbaiki kualitas hidup warga, bukan memindahkan mereka ke lokasi yang semakin jauh dari penghidupan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Andri Hari Rochyanto, menyebut Jakarta sebagai etalase Indonesia yang harus ditata dengan baik, termasuk dalam sektor perumahan.
“Jakarta itu wajah Indonesia. Idealnya, yang ditampilkan adalah yang terbaik. Tapi tantangan besar perumahan di Jakarta saat ini adalah persoalan pembiayaan,” ujarnya.
Menurut Andri, tanpa skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan, upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau di Jakarta akan terus menghadapi jalan terjal. (AKH).
