Anggota DPR RI dari FPKB, Ida Fauziyah menyoroti mahalnya harga rumah di Jakarta dan mendesak solusi konkret agar warga, khususnya anak muda, memiliki hunian layak di kota global.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Ambisi Jakarta menjadi kota global tidak semestinya hanya diukur dari deretan gedung tinggi dan laju investasi. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan: apakah kota ini masih memberi ruang hidup yang adil bagi warganya? Pertanyaan inilah yang mengemuka ketika Anggota DPR RI Ida Fauziyah mengingatkan bahwa pembangunan Jakarta harus tetap berpihak pada rakyat.
Pesan itu disampaikan Ida Fauziyah dalam kegiatan Berani Berdaya yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025). Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta II itu menegaskan, status kota global seharusnya memperkuat kualitas hidup warga, bukan justru mendorong terpinggirkannya kelompok rentan.
“Jakarta boleh dan harus menjadi kota global. Tetapi yang lebih penting, Jakarta tidak boleh berjarak dengan warganya. Kota ini harus terus berpihak kepada rakyat. Kita tidak ingin warga Jakarta terpinggirkan oleh laju pembangunan,” ujar Ida.
Ia menilai, Jakarta memiliki modal sosial yang kuat, terutama dari generasi muda yang visioner dan kreatif. Dengan potensi tersebut, Ida optimistis Jakarta mampu tumbuh sebagai kota global yang tetap inklusif dan berkeadilan.
Namun, Ida mengingatkan bahwa kota global tidak cukup diukur dari gedung pencakar langit, infrastruktur megah, atau pertumbuhan ekonomi semata. Kualitas hunian warga menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan masa depan kota.
“Rumah bukan sekadar kebutuhan dasar. Ia adalah fondasi kota modern. Dari rumah yang layak, lahir stabilitas hidup warga dan kualitas kota itu sendiri,” katanya.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, persoalan perumahan menjadi isu strategis yang harus segera dijawab jika Jakarta serius melangkah menuju kota global. Kenaikan harga rumah yang terus terjadi berpotensi memperlebar kesenjangan dan membatasi akses warga, khususnya anak muda, terhadap hunian layak.
“Pemerintah harus menghadirkan solusi konkret agar warga Jakarta tetap memiliki kemampuan untuk tinggal dan hidup layak di kotanya sendiri,” ujar Ida.
Dalam forum tersebut, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Andri Hari Rochyanto, menambahkan bahwa Jakarta merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, penataan kota, termasuk penyediaan perumahan, harus mencerminkan kualitas terbaik.
“Jakarta seharusnya menampilkan yang paling baik dari Indonesia. Tantangan utama kita saat ini adalah pembiayaan perumahan,” kata Andri.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meski jumlah penerimanya di Jakarta masih terbatas.
Sejumlah narasumber lain dalam diskusi tersebut sepakat bahwa keberpihakan pada rakyat, terutama generasi muda, harus menjadi pijakan utama pembangunan Jakarta ke depan. Hunian yang layak, baik dalam skema kepemilikan maupun sewa, dinilai sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya kota global yang manusiawi. (AKH)
