“Masalah kenakalan remaja, termasuk tawuran, tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Ini harus jadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat: ormas, tokoh agama, komunitas, bahkan keluarga itu sendiri,” ujar Puti kepada awak media.
PKBTalk24 | Jakarta — Ketua DPW Perempuan Bangsa DKI Jakarta, Hj. Puti Hasni, S.Pd, angkat bicara soal makin maraknya aksi tawuran pelajar di ibu kota. Usai pelantikan jajaran pengurus DPW Perempuan Bangsa DKI Jakarta masa khidmat 2025–2026 yang digelar di Lapangan Satu Maret, Kalideres, Jakarta Barat (Minggu, 11/5/2025), Puti menegaskan bahwa tawuran pelajar telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan tak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Masalah kenakalan remaja, termasuk tawuran, tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Ini harus jadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat: ormas, tokoh agama, komunitas, bahkan keluarga itu sendiri,” ujar Puti kepada awak media.
Perempuan Bangsa Siap Dampingi Orangtua dan Remaja
Sebagai organisasi sayap perempuan dari PKB yang berbasis warga nahdliyin, Perempuan Bangsa DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk hadir mendampingi para orangtua dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam membimbing remaja dengan perilaku menyimpang.
“Kami bukan hanya fokus pada pemberdayaan perempuan. Kami juga memiliki agenda peningkatan kapasitas perempuan dalam peran strategisnya, termasuk sebagai ibu yang mendampingi generasi muda,” jelas Puti.
Untuk itu, Perempuan Bangsa Jakarta telah menyiapkan program layanan hotline konseling sebagai ruang pengaduan sekaligus jembatan aspirasi. Layanan ini dilengkapi tim konselor yang siap memberikan pendampingan kepada orangtua maupun remaja yang membutuhkan solusi dari masalah kenakalan.
Gagasan Baru: Arena Ketangkasan Hingga Barak Militer
Menurut Puti, persoalan kenakalan remaja sebenarnya telah lama menjadi perhatian Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta. Salah satu usulan inovatif yang pernah dilontarkan adalah penyediaan arena khusus adu ketangkasan seperti silat, karate, dan tinju, sebagai wadah penyaluran energi remaja yang cenderung agresif.
Namun begitu, ia menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang pernah diambil Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina secara disiplin.
“Itu langkah progresif yang patut dicontoh. Saya pribadi sangat mendukung jika konsep serupa diterapkan di Jakarta,” tegasnya.
Puti juga menyinggung bahwa upaya penghentian bantuan KJP Plus bagi pelajar yang terlibat tawuran belum memberikan efek jera yang diharapkan. Oleh sebab itu, mengirim pelaku tawuran ke barak militer bisa menjadi opsi yang realistis dan layak dicoba di DKI Jakarta.
“Jika pendekatan lunak belum berhasil, maka perlu ada pendekatan yang lebih tegas namun tetap dalam bingkai pembinaan. Barak militer bisa jadi solusi,” tutupnya. (AKH)
