“Hari ini RTH DKI baru 5 persen pada UU No 26 tahun 2007 mengamanatkan RTH DKI minimal 30 persen. Berarti ada kekurangan 25 persen, bisa kita lihat dampaknya hari ini kan? Polusi begitu nyata dan mengerikan,” ujar Gus Muhaimin.
PKBTalk24, Jakarta ~ Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa dampak polusi udara di Jakarta sudah mengganggu kesehatan warga. Banyak anak-anak dan orangtua menderita batuk dan pilek berkepanjangan.
Demikian disampaikan Gus Muhaimin dalam release yang dibagikan kepada awak media, Senin (21/8/2023). Karenanya menurut Gus Muhaimin, polusi udara di DKI Jakarta sudah parah, begitu nyata, mengerikan, dan tidak bisa ditolerir lagi.
Itu artinya, perlu langkah nyata Pemda DKI untuk bisa menurunkan polusi dengan melihat akar masalahnya alias tidak hanya secara parsial-parsial.
Gus Muhaimin kemudian menyampaikan salah satu masalah yang bisa menjadi salah satu penyebab mengapa polusi di DKI Jakarta, cenderung terjadi secara berulang, tidak lain salah satunya adalah kondisi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta yang hanya 5 pesen dari yang seharusnya sebesar 30 persen.
“Hari ini RTH DKI baru 5 persen pada UU No 26 tahun 2007 mengamanatkan RTH DKI minimal 30 persen. Berarti ada kekurangan 25 persen, bisa kita lihat dampaknya hari ini kan? Polusi begitu nyata dan mengerikan.”
“Selain tentu saja penyebab polusinya juga kita sentuh, tapi soal RTH ini masalah besar dan dalam otoritas langsung Pemda DKI,” papar Gus Imin, dalam rilis pers yang diterima redaksi, Senin (21/8).
Polusi, ada pengaruh sektor transportasi
Gus Muhaimin mengutip temuan penelitian Puji Lestari dkk. pada 2020, yang menyebutkan bahwa sektor transportasi paling banyak menyumbang Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), dan partikel halus PM2,5. Sementara sektor industri paling banyak menyumbang Sulfur Dioksida (SO2), juga PM2,5 dalam jumlah yang signifikan
Fakta lain menyebutkan, DKI Jakarta dikelilingi oleh pabrik pembangkit Listrik. Laporan kajian oleh lembaga riset Center for Research of Energy and Clean Air, yang berbasis di Finlandia, menyebutkan ada sekitar 118 fasilitas industri – termasuk pembangkit listrik – yang beroperasi di Jawa Barat dan Banten.
Transportasi publik perlu terus diperbaiki
Sebenarnya, ujar Gus Muhaimin pemerintah pusat sudah membackup Pemda DKI Jakarta dengan membantu pengadaan transportasi publik yang ramah terhadap pengguna. Namun, hal tersebut masih harus dioptimalkan lagi, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Di sisi lain, Gus Muhaimin mengaku mengapresiasi langkah Kementrian KLHK yang telah membentuk Satgas untuk memantau kinerja dan operasi PLTU PLTU di sekitar DKI Jakarta. Juga langkah kementerian, khususnya Kemenko Marves dan juga Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan kebijakan Work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pelajar.
Kejar target RTH 30 Persen
Tetapi Gus Muhaimin menyayangkan ada aspek lain yang belum tersentuh, yaitu pemenuhan target RTH 30 di DKI Jakarta sesuai amanat UU. “RTH yang masih belum tersentuh. Mandeg angkanya di 5-10 persen, datanya beda-beda tapi ya masih jauh dari target amanat UU,” tandas Gus Imin.
Karenanya, ujar Gus Muhaimin pemda DKI perlu segera menetapkan target resmi untuk mencapai “ruang hijau 30 persen” sebagai prioritas utama prioritas Pembangunan DKI Jakarta dalam waktu 1 tahun ke depan.
DKI segera musti memiliki skema dan target untuk Penghijauan dan Reboisasi Skala Besar di DKI Jaarta, Banten (Tangsel dan Kab Tangerang) dan Jabar (Bekasi)
Untuk keperluan itu, menurut Gus Imin, Pemda DKI bisa mengalokasikan anggaran Rp. 200 Miliar-300 Miliar setiap tahun untuk Reboisasi dan Penghijauan dan dilaksanakan serentak bekerjasama dengan seluruh elemen pemerintah dan Masyarakat – TNI, Polri, RT RW, Ormas dan semua Lembaga Pendidikan-Ponpes, Universitas, SD-SMA di seluruh DKI.
Tentunya tidak bisa hanya DKI saja yang musti kejar target RTH-nya. Karenanya, Pemda DKI juga bisa mengalokasikan anggaran Rp. 100-200 Miliar lainnya, untuk eksekusi kerjasama Pendanaan Ko-Financing dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk melaksanakan Penghijauan dan Reboisasi Total – dengan focus kepada Bekasi, Tangsel. Kab Tangerang.
“Dengan dana APBD diatas Rp. 70 Triliun, alokasi dana pemda DKI selama ini untuk Lingkungan Hidup dan Reboisasi dan Penghijauan masih terlalu kecil dan minim. Saatnya sekarang dialokasikan, digas,”kata Gus Muahimin.
Perlu kemitraan dengan organisasi masyarakat
Gus Imin juga mengatakan pentingnya Pemda DKI segera melakukan kemitraan dengan organisasi Masyarakat strategis di DKI Jakarta termasuk dengan PW NU, Gereja dan lainnya untuk peran serta aktif melaksanakan program Reboisasi dan Penghijauan.
Kampanye publik massif untuk semua intitusi pemerintah di bawah pemda DKI termasuk sekolah dan kantor kantor semua Kelurahan dan RT RW di DKI Jakarta juga perlu dikerjakan.
“Pemda DKI juga harus secepat mungkin membuat Surat Edaran pelaksanaan Penghijauan daqn Reboisasi kepada seluruh dan gedung-gedung dan perusahaan swasta ikut serta melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan mereka. Kalau perlu siapkan sanksinya, bisa pemberatan pajak atau pungutan lainnya,” kata Gus Muhaimin menandaskan. (***)
