Menurut Gus Muhaimin, sistem proporsional tertutup memberangus hak-hak kompetisi. Ditambah lagi, waktu pemilu yang sudah semakin dekat. “Waktu sudah sangat pendek, pemotongan hak kompetisi demokratis,” kata dia.
PKBTalk24, Jakarta ~ Pertemuan delapan partai politik di parlemen di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mengatakan pertemuan tersebut membahas lima pernyataan sikap yang dihasilkan, yang intinya menyebutkan bahwa delapan parpol parlemen menolak wacana sistem coblos partai pada pemilu 2024.
“Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” ujarnya di Hotel Dharmawangsa, Jaksel, Minggu (8/1/2023).
Pertanyataan sikap dilatar belakangi oleh adanya wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup, yang saat ini sedang dilakukan judicial review di mahkamah konstitusi (MK).
Adapun 8 partai politik parlemen yang tergabung dalam pertemuan itu di antaranya, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.
Sejumlah ketua umum maupun perwakilan partai hadir. Mereka yang terlihat hadir yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga. Perwakilan Gerindra tidak terlihat hadir, namun bendera Partai Gerindra terpampang di lokasi acara.
Gus Muhaimin, PKB dalam posisi menolak
Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mentakan jika pihaknya ada dalam posisi menolak wacara pemilu kembali ke sistem coblos partai.
“PKB dalam posisi menolak, dan kita sedang berkonsolidasi dengan partai lain,” ujar Gus Muhaimin pada wartawan dalam Penandatangan Petisi Perlindungan Anak di Sarinah pada Minggu (8/1/2023).
Menurut Gus Muhaimin, sistem proporsional tertutup memberangus hak-hak kompetisi. Ditambah lagi, waktu pemilu yang sudah semakin dekat. “Waktu sudah sangat pendek, pemotongan hak kompetisi demokratis,” kata dia.
“Kalau proporsional tertutup dipilih 4 tahun sebelum pemilu barangkali wajar-wajar saja, tapi ini, 1 tahun sebelum pemilu, ini sama saja memberangus hak-hak kompetisi orang,” lanjut Gus Muhaimin.
Lebih lanjut Gus Muhaimin menyatakan miskipun wacana perubahan sistema pemilu merupakan hal biasa dalam demokrasi, tetapi menurutnya, perubahan sistem pemilu tidak fair jika dilakukan setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. (***)
