“DPR menanyakan soal rencana penjurusan, dan kami sampaikan bahwa kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden dan Pak Seskab untuk melakukan kajian lebih dalam,” ujar Mu’ti.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Wacana kembalinya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA tengah menjadi sorotan publik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar rencana tersebut dikaji ulang secara mendalam sebelum diterapkan.
Pernyataan ini disampaikan Mu’ti usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
“DPR menanyakan soal rencana penjurusan, dan kami sampaikan bahwa kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden dan Pak Seskab untuk melakukan kajian lebih dalam,” ujar Mu’ti.
Koordinasi dengan Menko PMK
Sebagai tindak lanjut, Mendikdasmen akan melakukan koordinasi dalam waktu dekat dengan Menko PMK Pratikno. Hasil pembahasan ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo.
“InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan, kami akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya akan kami sampaikan ke Pak Presiden,” katanya.
Polemik di Kalangan Guru
Meski baru sebatas wacana, rencana ini sudah menuai berbagai tanggapan, terutama dari para guru. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) termasuk yang menolak wacana tersebut jika hanya didasarkan pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, penjurusan di SMA tidak lagi relevan di era Kurikulum Merdeka yang mengedepankan sistem peminatan dan fleksibilitas pemilihan mata pelajaran.
“Kalau sudah ada TKA, penjurusan itu sudah tidak relevan lagi. Siswa bisa memilih mapel sesuai peminatan dan tes mata pelajaran yang dibutuhkan saat TKA di kelas 12,” ujarnya.
Satriwan memberi contoh: jika seorang siswa sejak awal sudah memilih mata pelajaran seperti Biologi dan Kimia, maka saat ingin masuk jurusan Kedokteran tinggal mengikuti TKA sesuai dengan bidang tersebut, tanpa harus dibatasi oleh jurusan formal seperti IPA.
Tantangan dan Kritik Kebijakan
Satriwan menilai, jika pun penjurusan kembali diterapkan, guru sebenarnya siap karena sudah pernah menjalankan sistem itu. Namun, ia menyayangkan perubahan kebijakan yang dianggap tidak konsisten dan menunjukkan diskontinuitas dalam kebijakan pendidikan nasional.
“Kebijakannya seperti maju mundur. Ganti program tapi secara esensi tetap sama. Tidak ada arah yang jelas,” kritiknya.
Apa yang Perlu Dilakukan?
P2G mendorong pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan pendidikan. Sebaliknya, kebijakan seharusnya disesuaikan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045, yang menekankan pada pengembangan minat, bakat, dan kemampuan siswa lintas disiplin.
Kembalinya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA memang bisa memberi struktur, tapi di era fleksibilitas Kurikulum Merdeka, apakah itu masih relevan? Semua pihak kini menantikan hasil kajian pemerintah dan keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. (AKH)
