FPKB DPRD DKI menolak pemotongan anggaran CCTV sebesar Rp 144 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Anggota DPRD M. Fuadi Luthfi menegaskan efisiensi tak boleh mengorbankan keamanan warga dan janji kampanye pemasangan CCTV di seluruh RT/RW Jakarta.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar rencana efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengorbankan program prioritas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban warga harus menjadi prioritas utama. Ia menolak keras jika efisiensi dijadikan alasan untuk memangkas program yang menjadi janji kampanye Gubernur Pramono Anung.
“Gubernur DKI harus komit terhadap janjinya. Jangan sampai efisiensi anggaran dijadikan alasan untuk menghapus atau menunda pemasangan CCTV di kampung-kampung padat penduduk,” tegas Fuadi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).
Efisiensi Boleh, Tapi Jangan Kurangi Rasa Aman
Fuadi menyoroti adanya rencana pemotongan anggaran sebesar Rp 144 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2026.
Menurutnya, pemotongan itu berpotensi memperlambat bahkan menggagalkan program pemasangan CCTV secara menyeluruh di wilayah DKI Jakarta.
“Kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran CCTV di Diskominfotik DKI. Anggaran ini justru penting untuk menjawab aspirasi warga yang ingin lingkungannya lebih aman dan tertib,” ujarnya.
Fuadi menambahkan, hampir setiap kali masa reses DPRD, warga DKI selalu menyampaikan aspirasi agar wilayah mereka dipasangi CCTV. Bagi warga, kamera pengawas bukan lagi kemewahan, tetapi kebutuhan dasar di tengah meningkatnya angka kriminalitas di kawasan padat penduduk.
Jakarta Menuju Kota Global, Keamanan Tak Boleh Dihemat
Program pemasangan CCTV di tingkat RT/RW sejatinya merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Pramono Anung – Rano Karno, yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Global City dengan tata kelola modern dan sistem keamanan berbasis teknologi.
“CCTV bukan sekadar kamera, tapi simbol keseriusan Pemprov dalam membangun Jakarta yang aman, tertib, dan berdaya saing global,” kata Fuadi.
Menurut data Pemprov DKI, hingga pertengahan 2025 telah terpasang sekitar 2.998 unit CCTV, dengan tambahan 454 unit pada perubahan APBD tahun ini. Target ideal yang ditetapkan pemerintah mencapai 70 ribu unit CCTV untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, tanpa dukungan anggaran yang konsisten, target itu dikhawatirkan sulit tercapai.
FPKB Dorong Komitmen Gubernur
Fraksi PKB menilai, program CCTV harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan beban keuangan. Keamanan publik adalah fondasi dari pembangunan kota global yang modern dan inklusif.
“Kalau bicara efisiensi, itu penting. Tapi jangan sampai efisiensi justru memangkas hak dasar warga untuk merasa aman,” tegas Fuadi.
FPKB juga mendesak agar Pemprov DKI memiliki grand design pengelolaan CCTV — mulai dari titik penempatan, integrasi sistem dengan Smart City, hingga pengawasan data secara transparan.
Langkah ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada rasa aman masyarakat.
Jakarta tengah berbenah menuju kota dunia. Tapi komitmen pada keamanan warga tak boleh dikorbankan di altar efisiensi. Program pemasangan CCTV bukan hanya janji kampanye, melainkan kebutuhan nyata untuk memastikan setiap sudut Jakarta aman, tertib, dan terpantau. (***)
