“Diskon tarif sebesar 19% yang diberikan Presiden Trump terhadap barang ekspor Indonesia tidak layak dirayakan sebagai kabar bahagia. Di balik angka yang tampak lebih ringan dibandingkan ancaman tarif 32% sebelumnya, tersembunyi tekanan struktural yang membahayakan posisi Indonesia dalam perdagangan global,” kata Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah penurunan tarif impor barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Namun, kabar ini justru memicu kritik tajam dari para ekonom. Diskon tarif itu dinilai bukanlah kemenangan diplomatik, melainkan tekanan terselubung yang bisa melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Diskon tarif sebesar 19% yang diberikan Presiden Trump terhadap barang ekspor Indonesia tidak layak dirayakan sebagai kabar bahagia. Di balik angka yang tampak lebih ringan dibandingkan ancaman tarif 32% sebelumnya, tersembunyi tekanan struktural yang membahayakan posisi Indonesia dalam perdagangan global,” kata Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).
Impor Bebas Tarif, Indonesia Jadi Pasar Konsumtif
Syafruddin menjelaskan bahwa kesepakatan ini bersifat timpang. Barang asal AS masuk ke Indonesia tanpa beban tarif, sementara ekspor Indonesia ke AS tetap dikenai tarif 19%.
“Ketika barang impor menjadi lebih murah karena bebas tarif, maka pelaku usaha lokal akan menghadapi tekanan besar dan ruang bagi industrialisasi nasional pun semakin menyempit,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Indonesia juga diwajibkan melakukan pembelian besar-besaran dari AS, antara lain:
-
US$ 15 miliar untuk energi
-
US$ 4,5 miliar untuk produk pertanian
-
Pembelian 50 unit pesawat Boeing
Syafruddin menyebut, “Ini bukan sekadar perjanjian dagang, tapi paket pembelian sepihak yang melemahkan fondasi kemandirian ekonomi nasional. Indonesia lebih terlihat sebagai pasar konsumtif, bukan mitra dagang yang setara.”
Lebih Banyak Risiko daripada Manfaat
Kritik serupa datang dari Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia menilai, tarif 19% untuk barang Indonesia masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif 0% yang dinikmati barang-barang AS ke Indonesia.
“Risikonya tinggi bagi neraca dagang Indonesia. AS mendapat fasilitas bebas tarif, sementara kita masih dibebani,” ujar Bhima.
Sebagai solusi, Bhima menyarankan agar Indonesia mulai diversifikasi pasar ekspor. Menurutnya, kerja sama perdagangan melalui skema IEU-CEPA dengan Eropa dan penguatan pasar intra-ASEAN bisa menjadi jalan keluar.
“Jangan terlalu bergantung pada pasar AS. Negosiasi ini merugikan posisi Indonesia,” tegasnya. (AKH)
