DPP PKB mulai mensosialisasikan SK Ketua DPW PKB se-Indonesia pasca Muswil. Gus Halim menegaskan, PKB tak hanya mengejar kemenangan, tetapi menyiapkan kader siap mengelola pemerintahan secara bertanggung jawab.
PKBTalk24 | Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mulai menggerakkan mesin konsolidasi organisasi dengan mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia. Langkah ini menjadi penanda babak baru penataan struktur partai pasca rampungnya Musyawarah Wilayah (Muswil) dan rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menyampaikan bahwa sosialisasi SK kepengurusan DPW dilaksanakan mulai hari ini hingga 25 Januari 2026, menyasar seluruh struktur DPW dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di masing-masing provinsi.
Menurut Gus Halim, sosialisasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya memastikan seluruh struktur partai memahami secara utuh hasil Muswil yang telah melalui proses panjang, partisipatif, dan penuh dinamika.
“DPW dan DPC adalah peserta Muswil yang sejak awal terlibat aktif, menyampaikan berbagai usulan dan masukan. Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur memahami hasil final Muswil secara utuh,” ujar Gus Halim.
Penataan Organisasi untuk Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
Lebih jauh, Gus Halim menegaskan bahwa penataan kepengurusan DPW ini sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menekankan bahwa kekuatan partai tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral semata.
“Menang pemilu itu bukan pekerjaan paling berat. Tantangan terbesarnya adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau tidak mampu, kemenangan itu tidak ada gunanya,” tegasnya.
Seluruh hasil Muswil, termasuk susunan kepengurusan, program kerja, serta peta jalan organisasi ke depan, disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring (Zoom), sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas internal partai.
Pengukuhan dan Akpolbang Jadi Penanda Keseriusan Kaderisasi
Usai sosialisasi, DPP PKB dijadwalkan menggelar pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB yang baru, yang dirangkaikan dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Agenda ini akan berlangsung pada 1–3 Februari 2026, diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz DPW.
Pengukuhan tersebut tidak berhenti pada seremoni. Para Ketua DPW diwajibkan menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja, sebagai bentuk kesungguhan partai menyiapkan kader yang siap bekerja dan bertanggung jawab.
“Ada dua kontrak yang ditandatangani: kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Ditambah Akpolbang, ini menegaskan bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” kata Gus Halim.
Muskerwil dan Orientasi Politik DPW 2026–2031
Tak berhenti di situ, pengukuhan DPW juga akan dirangkai dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi politik bagi seluruh jajaran pengurus DPW PKB masa bakti 2026–2031. Kegiatan ini akan digelar di masing-masing provinsi mulai Februari hingga pekan pertama April 2026.
Gus Halim optimistis, rangkaian konsolidasi ini akan memperlihatkan kepada publik wajah PKB sebagai partai dengan soliditas organisasi yang kuat dan berorientasi jangka panjang.
“Ketika publik mencermati dinamika internal PKB, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa PKB adalah partai dengan soliditas tinggi, yang sungguh-sungguh memperhitungkan kualitas, totalitas kinerja, dan komitmen jangka panjang,” pungkasnya. (AKH)
