“Secara umum bahwa pelaksanaan APBD yang sudah dilakukan itu excellent oleh karena target pendapatan melebihi 100 persen,” ujar Khoirudin usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6).
PKBTalk24 | Jakarta ~ DPRD DKI Jakarta menggelar Sidang Paripurna yang diisi dengan penyampaian pidato Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (P2APBD). Sidang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (10/6), dan menjadi sorotan karena realisasi pendapatan daerah dinilai melebihi target.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta yang sukses merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp50,74 triliun, melampaui target awal sebesar Rp50,46 triliun. “Secara umum, pelaksanaan APBD ini excellent. Target pendapatan bahkan tembus di atas 100 persen,” ujar Khoirudin.
Selain PAD, pendapatan dari transfer terealisasi Rp21,62 triliun atau 90,93% dari target, dan pendapatan lain-lain sah mencapai Rp589,16 miliar atau 83,73% dari target.
Fokus ke Program Prioritas: Dari Banjir Hingga Demokrasi
Khoirudin menegaskan, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal program-program prioritas yang telah dianggarkan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Beberapa program prioritas yang masuk dalam P2APBD 2024 antara lain:
-
Penanggulangan banjir
-
Akselerasi pertumbuhan ekonomi
-
Penurunan angka stunting
-
Penanganan kemacetan
-
Penanggulangan kemiskinan
-
Penguatan nilai demokrasi
“Kita ingin setiap rupiah anggaran yang disetujui itu berdampak nyata. Dan yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi, arah kebijakan ini sudah on the track,” ujarnya.
Realisasi Anggaran 2024: Tertib, Tepat, dan Berdampak
Dalam pidatonya, Rano Karno menjelaskan bahwa total Belanja Daerah 2024 dianggarkan sebesar Rp76,02 triliun, dengan realisasi mencapai Rp70,01 triliun atau sekitar 92,09%.
Beberapa program prioritas bahkan nyaris sempurna dalam realisasinya:
-
Penanggulangan banjir: Rp2,99 triliun dari Rp3,27 triliun (91,34%)
-
Pertumbuhan ekonomi: Rp1,57 triliun dari Rp1,60 triliun (97,51%)
-
Stunting: Rp1,45 triliun dari Rp1,60 triliun (90,25%)
-
Kemacetan: Rp7,15 triliun dari Rp7,95 triliun (89,98%)
-
Kemiskinan: Rp7,66 triliun dari Rp7,86 triliun (97,42%)
-
Nilai demokrasi: Rp1,05 triliun dari Rp1,06 triliun (99,14%)
Dari keseluruhan laporan keuangan itu, Rano menyebut bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun.
Target: Tetap Raih Opini WTP
Rano Karno juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Di akhir pidato, Rano berharap DPRD dapat segera membahas dan menyetujui Ranperda P2APBD ini agar bisa segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Ini bukan sekadar laporan angka, tetapi cerminan kinerja dan tanggung jawab kita bersama untuk membangun Jakarta yang lebih baik,” pungkasnya. (AKH)
