Di tengah pemotongan dana Rp15 triliun, Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo pastikan program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap aman.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Komitmen keberpihakan kepada rakyat kecil kembali ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, saat menghadiri buka puasa bersama DPW PKB Jakarta. Di hadapan ratusan warga, ia menegaskan: anggaran boleh dipangkas, tapi hak masyarakat bawah tidak boleh dikorbankan.
Dalam suasana hangat Ramadan di Jakarta Timur, Pramono Anung Wibowo menyampaikan komitmen kuatnya untuk bekerja bagi masyarakat lapisan terbawah. Ia bahkan secara terbuka mengungkap kedekatannya dengan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.
“Kami ini klik, cocok. Sejak awal saya memang punya komitmen, kalau terpilih saya ingin bekerja untuk masyarakat terbawah,” ujar Pramono dalam sambutannya, Minggu (15/3/2026).
Komitmen itu diuji saat dana bagi hasil dari pemerintah pusat dipotong lebih dari Rp15 triliun. Namun, Pramono memastikan ada tiga sektor yang tidak akan disentuh pemotongan anggaran.
Pertama adalah sektor pendidikan, khususnya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia menyebut, lebih dari 700 ribu siswa telah merasakan manfaat program ini dengan total anggaran mencapai Rp2 triliun.
“Saya yakin banyak di ruangan ini yang keluarganya menerima manfaat KJP atau KJMU. Ini harus kita jaga,” tegasnya.
Selain itu, program tebus ijazah bagi siswa tidak mampu juga terus dilanjutkan. Tercatat lebih dari 6.000 siswa kini bisa mengambil ijazah mereka berkat kolaborasi dengan Bazis Bazda DKI Jakarta.
Tak kalah penting, sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Pramono menyebut kehadiran “pasukan putih” sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, mulai dari puskesmas pembantu hingga kecamatan. “Layanan kesehatan tidak boleh terganggu. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
Menuntaskan PR Gubernur sebelumnya
Tak hanya fokus pada program sosial, Pramono juga menegaskan komitmennya menuntaskan “warisan pekerjaan rumah” dari para gubernur sebelumnya. Mulai dari pembangunan rumah sakit internasional di lahan RS Sumber Waras era Basuki Tjahaja Purnama, hingga penyelesaian masalah parkir di Jakarta International Stadium (JIS) yang dimulai sejak era Anies Baswedan.
Ia juga berencana membongkar tiang monorel peninggalan era Sutiyoso, serta melanjutkan pembangunan Museum MH Thamrin yang digagas sejak era Fauzi Bowo.
Dalam aspek sosial budaya, Pramono mengklaim upaya menyatukan masyarakat Betawi kini telah mencapai 90 persen.
“Alhamdulillah, sudah hampir selesai. Persatuan masyarakat Betawi ini penting untuk Jakarta,” katanya.
Menjelang HUT Jakarta pada Juni 2026, Pramono juga menyiapkan gebrakan baru: menggelar haul ulama Betawi secara besar-besaran di Monas sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh penyebar Islam di ibu kota.
Tak hanya itu, ia juga berencana mereformasi sistem seleksi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dari level RT hingga provinsi.
“Kalau dimulai dari bawah, syiar Islam di Jakarta akan jauh lebih hidup,” ujarnya optimistis.
Dengan kombinasi kebijakan pro-rakyat, penyelesaian proyek lama, dan penguatan identitas budaya, Pramono Anung ingin menegaskan satu hal: Jakarta adalah rumah bagi semua, terutama mereka yang selama ini berada di lapisan terbawah. (AKH)
