Banjir Jakarta kembali terjadi akibat hujan deras. Sebanyak 16 RT dan 10 ruas jalan terendam. Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB Jakarta, M. Fuadi Luthfi menilai masalah utama ada pada buruknya sistem drainase yang tidak terintegrasi.
PKBTalk24 | Jakarta — Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi (18/1/2026) kembali memperlihatkan persoalan klasik ibu kota: banjir yang tak kunjung tuntas. Genangan air muncul hampir serentak di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, merendam permukiman warga hingga melumpuhkan ruas-ruas jalan strategis.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga pukul 07.00 WIB, sebanyak 16 RT terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 25 hingga 60 sentimeter. Tak hanya kawasan permukiman, 10 ruas jalan utama juga tergenang, mengganggu aktivitas dan mobilitas warga sejak pagi hari.
Wilayah Terparah di Jakarta Barat
Jakarta Barat menjadi wilayah paling terdampak. Sebanyak 13 RT dilaporkan tergenang banjir, terutama di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Sementara di Tegal Alur dan Jelambar, genangan air bertahan di kisaran 25–40 cm.
Di Jakarta Utara, banjir merendam kawasan Ancol dan Pademangan Barat, masing-masing dengan ketinggian sekitar 30 cm. Jakarta Timur turut terdampak meski terbatas, dengan satu RT di Kelurahan Rawa Terate terendam air setinggi 40 cm.
Tak kalah memprihatinkan, Jalan Karang Bolong Raya di Ancol tergenang hingga 70 cm, menjadi titik genangan tertinggi dan menyulitkan kendaraan melintas. Ruas-ruas penting seperti Daan Mogot, Tubagus Angke Raya, hingga Boulevard Barat Kelapa Gading juga mengalami genangan.
Bukan Sekadar Hujan, Drainase Jakarta Dinilai Bermasalah
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Lutthi, menilai banjir yang terus berulang di Jakarta tak bisa lagi disederhanakan sebagai dampak curah hujan tinggi semata. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada buruknya sistem drainase yang dibangun tanpa perencanaan fungsional jangka panjang.
“Drainase kita dibangun seperti potongan-potongan tanpa sistem. Tidak jelas air dari permukiman itu diarahkan ke sungai mana atau waduk mana,” kata Fuadi, Minggu (18/1/2026).
Ia menyoroti minimnya integrasi antara saluran air di lingkungan warga dengan sistem pembuangan kota secara menyeluruh. Sungai-sungai yang seharusnya difungsikan sebagai bagian dari sistem pembuangan air terpadu, justru tidak dimanfaatkan secara optimal sejak dari hulu—yakni kawasan permukiman.
Selain itu, saluran drainase di jalan-jalan utama kerap tersumbat sampah, sehingga air hujan yang melimpas dari badan jalan tidak bisa langsung mengalir. Akibatnya, genangan dengan cepat terbentuk meski hujan belum berlangsung lama.
“Banyak drainase dibangun hanya mengejar estetika. Indah di permukaan, tapi tidak memperhitungkan sudut kemiringan tanah dan arah aliran air,” ujarnya.
Fuadi yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari FPKB ini mengkritik penutup drainase yang dicor permanen, bukan menggunakan sistem konblok yang lebih ramah resapan air dan memudahkan perawatan. Kondisi tersebut, menurutnya, diperparah dengan ketiadaan audit dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan.
“Sistem penutupan dranaise dengan cara dicor permanen alih-alih dengan sistem konblok, justeru mempercepat terjadinya genangan di jalan-jalan utama. Karena ketika hujan datang, air tidak bisa ikut meresap perlahan ke dalam tanah lewat celah konblok, tapi langsung melimpas ke jalan raya. Parahnya saluran air di bawahnya banyak tersumbat sampah,”ujarnya.
Banjir Minggu pagi ini kembali menjadi alarm keras bahwa Jakarta membutuhkan pembenahan drainase secara sistemik, bukan sekadar proyek tambal sulam. Tanpa desain yang terintegrasi, pengawasan ketat, dan keberpihakan pada fungsi ekologis kota, genangan air akan terus menjadi langganan setiap musim hujan tiba. (AKH)
