Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen menjaga keamanan ibu kota di tengah demo buruh soal UMP 2026. Jakarta tetap jadi provinsi dengan UMP tertinggi nasional dan diperkuat insentif non-upah.
PKBTalk24 | Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga keamanan dan kondusivitas ibu kota di tengah gelombang aksi demonstrasi buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Aksi unjuk rasa buruh dari berbagai daerah digelar di Jakarta dan direncanakan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Namun Pramono memastikan pemerintah daerah siap mengawal penyampaian aspirasi tersebut secara tertib dan damai.
“Saya mendengar yang akan demo sebenarnya (UMP) dari daerah, tapi yang didemo Jakarta. Kami tetap akan menjaga kondusivitas dan keamanan Jakarta, itu penting sekali,” ujar Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Jakarta Masih UMP Tertinggi di Indonesia
Pramono memahami adanya tuntutan kenaikan upah dari kelompok buruh. Namun ia menegaskan bahwa secara nasional, Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai UMP tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi,” kata Pramono, dikutip dari Berita Jakarta.
Untuk tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp5.729.876. Angka tersebut merupakan hasil kenaikan 6,17 persen dari UMP 2025, dengan perhitungan menggunakan faktor alfa 0,75.
Menurut Pramono, proses penetapan UMP tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pembahasan telah melewati waktu yang panjang dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, baik unsur buruh maupun pengusaha, melalui mekanisme Dewan Pengupahan.
“Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya 0,75. Pembahasan dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Insentif Non-Upah Jadi Penopang Daya Beli
Selain penyesuaian upah, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah insentif non-upah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya bertumpu pada UMP semata.
Berbagai kebijakan yang disiapkan antara lain subsidi transportasi publik, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, hingga akses air bersih murah melalui PAM Jaya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran pekerja, terutama kelompok berpenghasilan rendah, di tengah dinamika ekonomi dan tingginya biaya hidup di perkotaan.
Pemerintah Pastikan Ruang Aspirasi Tetap Terbuka
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka ruang dialog dan penyampaian aspirasi bagi seluruh elemen buruh. Namun, ia mengimbau agar aksi demonstrasi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta stabilitas ibu kota.
“Keamanan dan kenyamanan warga Jakarta adalah prioritas utama, bersamaan dengan penghormatan terhadap hak demokrasi buruh,” pungkasnya. (AKH)
