“Ketika indikator-indikator ini bergerak ke arah yang benar, barulah anggaran bekerja untuk rakyat—terutama bagi kelompok rentan dan mustad’afin,” tegas Tri Waluyo.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa ukuran keberhasilan RAPBD bukan sekadar banyaknya kegiatan, melainkan hasil yang benar-benar dirasakan warga Jakarta.
Pandangan Umum ini disampaikan oleh H. Tri Waluyo, SH., anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, dalam rapat paripurna bersama Pemprov DKI membahas Raperda RAPBD 2025 di Gedung DPRD DKI, Senin (9/8/2025).
Ukuran Keberhasilan: Dampak ke Warga
Menurut FPKB, RAPBD 2026 sudah berada di jalur yang tepat, yakni memperkuat layanan dasar sambil mengurai masalah klasik Jakarta. Namun, indikator keberhasilan harus jelas. Beberapa di antaranya ialah terkait dengan layanan publik seperti transportasi umum, penanganan masalah banjir, polusi udara, layanan di bidang Kesehatan dan Pendidikan, termasuk sanitasi dan air bersih.
Terhadap ragam layanan masyarakat tersebut di atas, FPKB mendorong agar indikator keberhasilan implementasi APBD DKI Jakarta 2026, setidaknya mengacu pada :
- Waktu tempuh di koridor padat lebih singkat,
- Genangan air lebih jarang dan cepat surut,
- Polusi udara (PM2.5) menurun saat musim kering,
- Layanan pendidikan dan kesehatan lebih sigap dan merata,
- Air bersih mengalir stabil dengan tekanan yang layak.
“Ketika indikator-indikator ini bergerak ke arah yang benar, barulah anggaran bekerja untuk rakyat—terutama bagi kelompok rentan dan mustad’afin,” tegas Tri Waluyo.
Postur RAPBD 2026
FPKB mencatat postur RAPBD 2026 sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,80% dari Perubahan APBD 2025. Dengan rincian:
- Pendapatan Daerah Rp85,47 triliun (PAD Rp56,76 T; Transfer Rp26,13 T; LLPAD Rp2,57 T),
- Belanja Daerah Rp88,35 triliun,
- Pembiayaan Rp9,87 triliun (SiLPA Rp5,05 T, pinjaman daerah Rp4,82 T),
- Pengeluaran Pembiayaan Rp6,99 triliun (PMD Rp5,18 T dan pembayaran pokok utang Rp1,81 T).
FPKB mengingatkan agar ruang fiskal dikelola dengan hati-hati supaya leverage fiskal terkendali dan kesenjangan layanan dasar bisa dipersempit secara nyata.
Prioritas Belanja: Hemat, Tepat, Berdampak
FPKB menekankan belanja operasi harus lebih hemat lewat spending review, digitalisasi, dan efisiensi pengadaan, sehingga ruang fiskal bisa dialihkan ke belanja modal yang berdampak tinggi, seperti:
- Infrastruktur anti-macet untuk angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda,
- Pengendalian banjir dengan solusi alam dan teknologi,
- Intervensi polusi udara pada sumber utama.
Untuk menjaga konsistensi, FPKB mendorong pagar anggaran seperti belanja rutin tidak boleh tumbuh lebih besar dari pendapatan, dan adanya porsi minimum belanja modal tiap tahun.
Pendidikan dan Pesantren Masuk Prioritas
FPKB juga menyoroti sektor pendidikan. Beberapa poin yang ditekankan antara lain:
- Perluasan Sekolah Swasta Gratis pada 2026 untuk siswa tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
- Investigasi pungutan liar di sekolah swasta gratis dan sanksi tegas untuk pelanggar.
- Audit teknis dan renovasi sekolah tua (di atas 35 tahun) yang rawan banjir agar aman dan layak.
- Hibah dan bantuan keuangan harus transparan, proporsional, dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Selain itu, FPKB mendorong kemitraan strategis dengan pesantren dalam program sanitasi, literasi digital, pelatihan vokasi, hingga dapur umum saat darurat sosial.
“Pesantren punya peran penting dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Karena itu, kami mendorong penyiapan regulasi khusus berupa Perda Pendidikan Pesantren Jakarta dan Pergub Pesantren Jakarta sebagai dasar program dan anggaran,” tambah Tri Waluyo.
FPKB: Anggaran Harus Berpihak
Secara keseluruhan, FPKB menegaskan bahwa RAPBD 2026 hanya akan bermakna jika anggaran benar-benar berpihak pada rakyat, menghadirkan layanan dasar yang lebih cepat, adil, dan merata. (AKH)
