“RAPBD 2026 harus menghadirkan perubahan nyata. Dari sekolah gratis hingga penguatan pesantren, semua diarahkan agar anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkas Tri Waluyo.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa anggaran daerah harus menyentuh kebutuhan nyata warga, terutama di sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Pandangan Umum (PU) RAPBD 2026 yang disampaikan oleh H. Tri Waluyo, SH. pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI, Senin (9/8/2025), FPKB mendorong agar belanja daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, dari program sekolah gratis hingga penguatan pesantren di Jakarta.
Sekolah Gratis Diperluas, Pungli Harus Dihapus
FPKB mengapresiasi realisasi program 40 Sekolah Swasta Gratis pada tahun berjalan. Namun, program ini perlu diperluas pada 2026, khususnya bagi siswa tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. Tri Waluyo juga meminta agar ada pengawasan ketat terhadap pungutan ilegal di sekolah swasta gratis.
“Jika ada oknum yang melanggar, harus ada sanksi tegas. Jangan sampai program mulia ini dinodai,” tegasnya.
Selain itu, FPKB mendorong audit teknis dan renovasi menyeluruh untuk sekolah-sekolah berusia lebih dari 35 tahun yang rawan banjir karena elevasinya lebih rendah dari jalan.
Pesantren Jadi Mitra Strategis
FPKB menilai pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, FPKB mengusulkan kemitraan strategis pesantren dengan Pemprov DKI untuk program:
- sanitasi & akses air layak,
- literasi digital & pelatihan vokasi,
- dapur umum & shelter saat kedaruratan sosial.
Lebih jauh, FPKB mendorong adanya regulasi khusus berupa Perda Pendidikan Pesantren Jakarta serta Pergub Pesantren Jakarta sebagai dasar hukum pengalokasian program dan anggaran.
Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat
Menurut FPKB, keberhasilan RAPBD tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan warga: waktu tempuh lebih singkat, banjir berkurang, udara bersih, dan layanan dasar yang lebih adil.
“RAPBD 2026 harus menghadirkan perubahan nyata. Dari sekolah gratis hingga penguatan pesantren, semua diarahkan agar anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkas Tri Waluyo. (AKH)
