“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, hingga kini belum ada program afirmatif khusus yang benar-benar diarahkan untuk mendukung kemandirian pesantren di Jakarta,” tegas Lefy.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menyoroti belum maksimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap pesantren di Jakarta. Padahal, menurut catatan mereka, ada lebih dari 120 pondok pesantren yang tersebar di Ibu Kota, mayoritas berdiri di kawasan padat penduduk dengan fasilitas yang serba terbatas.
Sorotan ini disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tanggapan gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025).
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, hingga kini belum ada program afirmatif khusus yang benar-benar diarahkan untuk mendukung kemandirian pesantren di Jakarta,” tegas Lefy.
Sebagai partai yang lahir dari rahim tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU), PKB menilai seharusnya penguatan kelembagaan pesantren bisa terintegrasi dalam skema pembangunan daerah.
Menurut Lefy, Jakarta tidak boleh melupakan peran strategis pesantren yang bukan sekadar tempat belajar agama, tapi juga tempat mencetak kemandirian ekonomi dan penguatan karakter sosial masyarakat urban.
Pemprov DKI: Kewenangan Ada di Pusat
Menanggapi sorotan Fraksi PKB, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa pembinaan pesantren secara struktural merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim tetap memberikan dukungan lewat skema kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta.
“Melalui kolaborasi dengan Kanwil Kemenag, kita sudah menyalurkan hibah insentif kepada lebih dari 1.400 guru dan tenaga pendidik pesantren,” ujar Rano Karno.
Tak hanya itu, sebanyak 65.897 santri dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam sistem EMIS Kemenag juga telah menerima manfaat dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap pertama tahun 2025.
“Kami tetap berkomitmen untuk terus memberi dukungan afirmatif terhadap ekosistem pesantren di Jakarta,” tegas Rano.
Pesantren di Tengah Kota Megapolitan
Di tengah gegap gempita pembangunan Jakarta menuju kota global, eksistensi ratusan pesantren di Ibu Kota memang kerap luput dari perhatian. Ke depan, desakan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan afirmasi yang lebih konkret kepada pesantren diprediksi bakal terus menguat, sejalan dengan aspirasi warga Jakarta yang berakar kuat pada tradisi keagamaan dan kultural. (AKH)
