“Tidak sepantasnya masyarakat dipungut biaya untuk melewati jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat,”ujar Hasbiallah Ilyas kepada media, Selasa (17/1/2023).
PKBTalk24, Jakarta ~ Ratusan pengemudi ojek online menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1). Mereka menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Mereka gabungan dari berbagai komunitas ojek online. Beragam poster penolakan ERP, mereka bentangkan sebagai protes atas kebijakan penerapan ERP tersebut.
“Kita hanya minta wacana mengenai ERP, jalan berbayar untuk dibatalkan, ada apa ini….kita mewakili masyarakat Jakarta,” kata salah seorang orator melalui mobil komando.
Menanggapi aksi demo oleh ratusan pengemudi Ojol teresebut, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta, H. Hasbiallah Ilyas menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak awal menolak secara tegas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengenakan ERP di 25 ruas jalan ibu kota Jakarta.
“Tidak sepantasnya masyarakat dipungut biaya untuk melewati jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat,”ujar Hasbiallah Ilyas kepada media, Selasa (17/1/2023).
“Atas nama Fraksi PKB, saya menolak ERP. Kalau jalan tol itu, dibangun pakai duit swasta. Jalan tol ambil pembayaran, ya wajar. karena swasta sudah tambang modal di situ,”tandas Hasbiallah melanjutkan.
Awalnya bertujuan mengendalikan kemacetan di Jakarta
Sebagaimana diberitakan berbagai media sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, menegaskan bahwa kepastian soal pengemudi motor dikenai tarif telah dicantumkan dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE).
“Dalam usul kami, di dalam usulannya (Raperda PL2SE), roda dua (termasuk pengendara yang dikenai tarif layanan ERP),” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Usulan Dishub DKI, ini menyatakan pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000. Syafrin meyakini, sistem jalan berbayar elektronik bisa mengurangi jumlah pengemudi motor.
Menurut Syafrin, ERP adalah cara lanjutan untuk mengurai persoalan macet di Jakarta. Upaya sebelumnya, yakni three in one (3in1) dinilai kurang efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Selain itu, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di ibu kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalanan Jakarta, malah bertambah banyak.
“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price,” kata Syafrin. (***)
