“Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (28/10/2024).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Program utama yang akan dilakukan di 100 hari pertama oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar dari Kabinet Merah Putih adalah fokus pada perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Demikian disampaikan oleh Gus Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyampaikan ada dua aspek yang menjadi fokus utama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terutama selama 100 hari pertama kerja, yakni perlindungan dan dukungan terhadap pelaku usaha UKM.
“Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (28/10/2024).
“Kedua adalah support (dukungan). Support ini bagaimana aspek finansial, aspek kemandirian, usaha, aspek produktivitas, mekanisasi dan sebagainya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menyebut bahwa akses belanja untuk produksi UKM harus dibuka secara luas. Selain itu, harga bahan produksi yang sulit dan kompetitif juga harus diatasi demi menjaga kesejahteraan pelaku UKM.
“Akses belanja untuk produksi harus dibuka luas, harga yang sulit tidak kompetitif harus diberi akses itu perlindungan,” ujar Cak Imin.
Cak Imin menyebut bahwa saat ini ia sudah mulai bertugas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis yang dinaungi, yaitu Kementerian Sosial; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
“Hari ini saya sudah mulai ngantor, berkoordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi saya, kemudian membuat target jangka pendek, jangka panjang. Besok sudah mulai,” jelas eks Wakil Ketua DPR RI itu.
Berkaitan dengan evaluasi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto setiap enam bulan sekali terhadap jajaran Kabinet Merah Putih, Cak Imin mengaku siap dengan hal tersebut. Menurutnya, evaluasi dari Presiden RI adalah hal yang wajib diterima oleh para menteri.
“Harus, harus dievaluasi, harus dievaluasi setiap saat karena kita ini pekerja dengan akuntabilitas publik, kalau tidak dievaluasi pasti akan rugi,” pungkasnya. (***)
