Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp16 triliun bikin APBD DKI anjlok jadi Rp82 triliun. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB, Yusuf, desak agar anggaran banjir, pemakaman, dan sampah tetap jadi prioritas utama di tengah efisiensi anggaran.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Pemerintah pusat resmi memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16 triliun. Pemotongan besar itu membuat nilai APBD DKI 2026 yang semula direncanakan Rp95 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp82 triliun.
Kondisi ini jelas menuntut efisiensi besar-besaran. Namun, di tengah pengetatan anggaran tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yusuf, mengingatkan agar program-program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak dikorbankan, terutama dalam hal penanganan banjir.
“Khusus untuk penanganan banjir, anggaran tersebut harus dipertahankan. Karena saat ini persoalan banjir masih sangat krusial di Jakarta,” ujar Yusuf, Anggota DPRD DKI dari Dapil Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Menurut Sekretaris Fraksi PKB itu, banjir Jakarta masih menjadi ancaman tahunan yang belum sepenuhnya tertangani. Karena itu, Yusuf menegaskan, Pemprov DKI dan DPRD harus memastikan anggaran infrastruktur pengendalian banjir, drainase, serta revitalisasi sungai dan waduk tetap utuh.
Soroti Minimnya Lahan Pemakaman
Selain soal banjir, Yusuf juga menyoroti minimnya lahan pemakaman di Ibu Kota yang kian mendesak untuk segera diatasi.
Ia menyebut, banyak warga yang kesulitan mencari tempat pemakaman bagi keluarganya yang meninggal dunia karena lahan TPU di Jakarta sudah penuh.
“Banyak masyarakat yang kesulitan mencari lahan pemakaman. Hal itu karena lahan pemakaman di Jakarta sudah tidak lagi memadai,” beber Yusuf, anggota DPRD DKI dari FPKB ini.
Yusuf meminta agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tetap mendapatkan prioritas anggaran untuk memperluas lahan pemakaman dan melakukan kerja sama lintas wilayah, termasuk kemungkinan memperluas area TPU di luar wilayah administrasi Jakarta.
Sampah Jakarta Mengkhawatirkan
Tak kalah penting, Yusuf juga mengingatkan soal krisis sampah Jakarta yang kian parah.
DKI saat ini menghasilkan lebih dari 8.000 ton sampah per hari, dan hampir seluruhnya dikirim ke TPST Bantargebang yang kini dalam kondisi overload.
“Kondisi sampah Jakarta tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak ditangani serius, akan berimbas pada kesehatan masyarakat,” tandasnya.
Yusuf menilai, pemerintah provinsi harus segera memperkuat program reduksi sampah dari sumbernya, mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA), serta menghidupkan kembali peran warga dalam memilah sampah rumah tangga.
Pemprov DKI Lakukan Langkah Koordinatif
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan itu membahas strategi menghadapi penurunan APBD akibat pemotongan DBH, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga program prioritas publik tetap berjalan.
Meski APBD DKI 2026 bakal menyusut drastis, Yusuf berharap, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan dasar warga Jakarta. “Program banjir, pemakaman, dan pengelolaan sampah adalah wajah pelayanan publik kita. Jangan sampai wajah itu justru pudar karena efisiensi,” pungkasnya. (AKH)
