Saya melihat perjuangan Tri Waluyo ini bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah usaha untuk merancang ulang kota dari akarnya. Kota yang asetnya jelas, pengelolaannya transparan, dan distribusinya merata. Kota yang tidak hanya dibangun untuk para investor, tapi juga untuk mereka yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit—para warga biasa.
Oleh: Ahmad Kholil | Pimred PKBTalk24, Pemerhati Lingkungan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kebijakan Publik.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Di Jakarta, kota yang katanya megapolitan itu, kita terlalu sering terpesona oleh façade—gedung-gedung kaca yang memantulkan cahaya, jalan tol bertingkat, dan kawasan hunian modern yang tampak rapi dari luar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam membentuk wajah kota kita: aset daerah. Barang Milik Daerah (BMD) yang sering kali dianggap tak seksi, namun justru jadi penopang diam-diam keberlanjutan kota ini.
Dan di tengah para elite yang sibuk mengatur lalu lintas kekuasaan, ada satu nama yang menarik perhatian saya: H. Tri Waluyo, SH., anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD).
Baru-baru ini, dalam sebuah pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Tri Waluyo menyampaikan keresahannya—bukan tentang proyek mercusuar, bukan tentang headline sensasional, tapi tentang fasos-fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) yang hingga kini masih banyak belum diserahkan oleh para pengembang kepada pemerintah.
Kalau Anda belum tahu, fasos-fasum itu bisa berupa taman, jalan lingkungan, puskesmas, ruang terbuka hijau, atau fasilitas ibadah—semuanya dibutuhkan warga, semuanya hak publik, tapi ironisnya, masih tercecer di tangan swasta.
“Kami sedang fokus pada aspek kewajiban. Banyak pengembang yang masih dalam proses memenuhi kewajibannya kepada Pemprov DKI, terutama terkait penyerahan fasos-fasum,” ujar Tri dalam nada yang tenang tapi dalam.
Kalimat itu, bagi saya, terdengar sederhana tapi punya makna besar. Sebab, persoalan BMD ini bukan sekadar urusan birokrasi. Ini adalah soal keadilan ruang. Tentang siapa yang berhak mendapat apa di kota ini.
Mari kita jujur: Jakarta bukan kekurangan anggaran. Tapi kekurangan ketertiban dalam pengelolaan aset. Bayangkan, betapa banyak aset yang tak tercatat, tak termanfaatkan, bahkan dikuasai tanpa hak. Dan itu terjadi bertahun-tahun, dari satu era gubernur ke gubernur berikutnya.
Maka saat Tri Waluyo bicara tentang pentingnya memasukkan fasos-fasum ke dalam Perda, saya mendengar itu sebagai upaya untuk menghentikan praktek “abu-abu” yang telah lama dibiarkan. Ini bukan soal menciptakan aturan baru, tapi menertibkan hak-hak lama yang tertunda.
Apalagi, berdasarkan data dari BPAD DKI Jakarta, saat ini mereka tengah melakukan inventarisasi besar-besaran terhadap ribuan aset, termasuk 4.000 bidang tanah yang berasal dari fasos-fasum. Proses ini akan berlangsung hingga 2027. Lama? Memang. Tapi lebih baik terlambat daripada kota ini terus hidup dalam ketidakpastian.
Politik Tak Harus Selalu tentang Panggung Besar
Sebagai kolumnis, saya senang melihat ada politisi seperti Tri Waluyo yang tidak sekadar mengejar proyek pencitraan, tapi mau masuk ke dapur kotor birokrasi. Urusan BMD mungkin tak akan pernah jadi trending topic di media sosial. Tapi bagi warga yang tinggal di pinggir kali tanpa taman, atau di rusun tanpa posyandu, kejelasan status aset bisa berarti segalanya.
Dan saya percaya, politik yang benar itu bukan tentang siapa yang paling keras bersuara di forum debat, tapi siapa yang diam-diam menata hal mendasar yang selama ini diabaikan. Tri Waluyo sedang mengupayakan hal itu.
Menata Aset, Menata Masa Depan
Barang Milik Daerah bukan cuma aset buku kas. Ia adalah penanda peradaban. Kota yang besar bukan kota yang punya banyak mal, tapi kota yang punya pengelolaan aset yang rapi, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil.
Saya melihat perjuangan Tri Waluyo ini bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah usaha untuk merancang ulang kota dari akarnya. Kota yang asetnya jelas, pengelolaannya transparan, dan distribusinya merata. Kota yang tidak hanya dibangun untuk para investor, tapi juga untuk mereka yang setiap hari hidup di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit—para warga biasa.
Mungkin perjuangan ini tidak populer. Tapi kota ini terlalu penting untuk diserahkan pada mereka yang hanya memikirkan headline, bukan fondasi.
Dan untuk itu, saya rasa Jakarta masih butuh banyak “Tri Waluyo” lainnya. (***)
______
Penulis | Ahmad Kholil (@KholilAhmad_AKH), Pimimpin Redaksi (Pimred) PKBTalk24.Com, Pemerhati Lingkungan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kebijakan Publik.
