Wacana Libur Sekolah Saat Ramadhan, Gus Muhaimin: Tak Perlu Dilakukan!

“Karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya. Nggak perlu, tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua,” ujar Gus Muhaimin. 

PKBTalk24 | Jakarta ~ Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menanggapi wacana libur sekolah satu bulan selama Ramadan 2025. Gus Muhaimin menilai libur selama satu bulan tidak perlu dilakukan. “Saya kira tidak perlu, ya,” kata Gus Muhaimin di Gedung Konvensi TMPN, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).

Menurut Gus Muhaimin konsep libur selama Ramadan masih belum terlalu jelas. Menurutnya, adanya kegiatan sekolah tidak menghentikan puasa.

“Karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya. Nggak perlu, tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua,” ujarnya.

“Bukan hanya kelamaan, puasa itu seperti kebiasaan sehari-sehari jangan dibedakan, yang nggak kuat puasa ya tidak apa-apa,” imbuh dia.

Diketahui, wacana meliburkan kegiatan pendidikan selama bulan Ramadan mengemuka dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat pada saat ini. Kebijakan libur penuh selama bulan suci umat Islam itu pernah dilaksanakan di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Adapun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, terdapat sebanyak 16 hari libur nasional serta tujuh cuti bersama. Terkait hal itu, dicantumkan Idul Fitri 1446 H tanggal 31 Maret-1 April.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan belum bisa memutuskan penerapan wacana libur sekolah selama Ramadan karena harus diputuskan oleh berbagai pihak. Soal libur itu masih masih berupa wacana di Kementerian Agama, belum berupa keputusan.

Adapun Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga sebelumnya mengungkapkan hal tersebut masih menjadi wacana, namun ia menjelaskan bahwa kebijakan meliburkan kegiatan saat Ramadan masih berlaku di sejumlah satuan pendidikan berbasis pondok pesantren. (***)