“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9/2025).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto memastikan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan. Targetnya, pada 2028 Nusantara resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia.
Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9/2025).
Target Pembangunan IKN
Untuk mewujudkan itu, pemerintah menargetkan sejumlah capaian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya:
-
800–850 hektare area terbangun.
-
20% gedung dan perkantoran rampung.
-
50% hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
-
50% sarana prasarana dasar kawasan tersedia.
-
Indeks aksesibilitas & konektivitas IKN mencapai 0,74.
ASN Mulai Dipindahkan
Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Tahun pertama, 1.700–4.100 ASN ditargetkan sudah berkantor di IKN.
Tak hanya itu, sistem kota cerdas (smart city) dengan cakupan 25% juga akan diterapkan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan digital berbasis teknologi.
Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan kini masuk tahap kedua. Proyek ini mencakup istana negara, kantor kementerian, parlemen, hingga gedung lembaga yudikatif.
“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” ujar Basuki, Kamis (31/7/2025).
Apa Itu Ibu Kota Politik?
Secara sederhana, ibu kota politik adalah pusat pemerintahan dan administrasi negara. Di sinilah kantor-kantor kementerian, lembaga negara, parlemen, hingga institusi hukum berdiri.
Jika sesuai rencana, pada 2028 Nusantara akan menjadi pusat kendali pemerintahan baru, menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. (AKH)
