“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi menyepakati sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi parlemen. Kesepakatan itu lahir dari rapat konsultasi yang digelar pada Kamis (4/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan hasil rapat tersebut pada Jumat (5/9/2025) malam. Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen DPR untuk merespons aspirasi publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif.
“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco.
Enam Keputusan Penting DPR
Ada enam poin utama yang disepakati DPR RI:
-
Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025.
-
Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
-
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, mencakup biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
-
Penghentian pembayaran hak keuangan bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.
-
Koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota dewan oleh partai politik melalui mekanisme mahkamah partai.
-
Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan DPR.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Respons Publik dan Harapan ke Depan
Keputusan ini disebut-sebut sebagai langkah maju dalam menjawab kritik masyarakat terkait besarnya fasilitas anggota DPR. Publik kini menantikan implementasi nyata dari kebijakan tersebut agar tidak hanya berhenti di atas kertas. (AKH)
