Penting bagi PBNU—melalui Ketua Umum dan Rais Aam—untuk menunjukkan keteladanan moral. Jika ada pengurus yang disebut-sebut dalam kasus ini, langkah etik seperti nonaktif sementara atau mengundurkan diri sebelum ada penetapan hukum bisa menjadi bukti bahwa PBNU berdiri di garis depan melawan korupsi.
Oleh : HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy*
PKBTalk24 | Jakarta ~ Kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memasuki tahap penyidikan. Publik menaruh perhatian besar, bukan hanya karena ini menyangkut ibadah suci umat Islam, tetapi juga karena nama sejumlah tokoh yang memiliki posisi strategis di organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ikut disebut-sebut.
Bagi warga Nahdliyin, PBNU adalah rumah besar perjuangan. Marwah organisasi ini dibangun di atas amanah ulama dan kepercayaan umat. Maka, wajar jika jamaah NU berharap PBNU mengambil sikap tegas dan bijaksana ketika ada pengurus yang disebut dalam pusaran dugaan kasus korupsi. Harapan ini bukanlah bentuk permusuhan, tetapi wujud cinta dan kepedulian agar NU tetap terhormat di mata umat.
KPK telah mengumumkan bahwa penyidikan dilakukan untuk mendalami pembagian kuota haji yang diduga tidak sesuai aturan, serta aliran dana yang terkait. Nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, disebut akan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Beberapa nama lain yang memiliki peran strategis di PBNU pun beredar di ranah publik, meski belum ada penetapan tersangka.
Dalam konteks inilah, penting bagi PBNU—melalui Ketua Umum dan Rais Aam—untuk menunjukkan keteladanan moral. Jika ada pengurus yang disebut-sebut dalam kasus ini, langkah etik seperti nonaktif sementara atau mengundurkan diri sebelum ada penetapan hukum bisa menjadi bukti bahwa PBNU berdiri di garis depan melawan korupsi.
Sikap ini akan memberi pesan kuat: bahwa NU tidak akan pernah menjadi tameng bagi pelaku korupsi, siapa pun orangnya. Sebaliknya, NU akan menjadi teladan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akhlakul karimah.
Sebagai warga NU, saya yakin para pengurus pusat memiliki kesadaran yang sama: menjaga marwah organisasi jauh lebih berharga daripada mempertahankan jabatan di tengah sorotan publik. Kasus ini adalah ujian integritas, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi PBNU sebagai institusi.
Semoga kasus ini segera terungkap dengan terang, dan siapa pun yang bersalah mendapat hukuman setimpal. Dan semoga PBNU tetap berdiri tegak sebagai organisasi yang menjadi sumber inspirasi moral dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salam Anti Korupsi. Salam Amar Makruf Nahi Mungkar. (***)
——-
Penulis : HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy | Penulis adalah Warga NU Anti Kiai Munafik. Cicit Sayyid Ali Murtadho dari Jalur Bapak. Cicit Pangeran Kanduruhan Raja Sumenep bin Sultan Fatah Demak bin Brawijaya V Majapahit dari Jalur Ibu.
