“Gubernur Pramono menunjukkan bahwa janji bukan sekadar omongan. Ia tidak mengimpor pejabat dari luar Jakarta, melainkan memilih dari kalangan internal yang memang punya rekam jejak dan kompetensi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (7/5/2025).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Frakasi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta memberi apresiasi gebrakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang baru saja melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Rabu (7/5/2025).
Menurut Ketua FPKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi, langkah tersebut merupakan gebrakan awal menandai komitmen Pramono terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari titipan politik.
“Gubernur Pramono menunjukkan bahwa janji bukan sekadar omongan. Ia tidak mengimpor pejabat dari luar Jakarta, melainkan memilih dari kalangan internal yang memang punya rekam jejak dan kompetensi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (7/5/2025).
Lebih lanjut, Fuadi menilai, rotasi dan promosi ini penting sebagai awal konsolidasi Gubernur Pramono dalam menata ulang roda birokrasi Pemprov DKI. Ia berharap, seluruh pejabat yang dilantik segera tancap gas untuk menjalankan program-program prioritas Gubernur.
“PR Jakarta masih sangat banyak dan kompleks. Butuh kecepatan, ketepatan, dan ketegasan. Jangan sampai mereka yang sudah dipercaya justru lambat merespons kebutuhan masyarakat,” tambah Fuadi, yang dikenal vokal mengawal isu-isu pelayanan publik.
Transparan dan Tanpa Titipan
Sebelumnya, dalam pernyataannya kepada media, Gubernur Pramono menegaskan bahwa proses seleksi 59 pejabat ini dilakukan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan pribadi apalagi afiliasi politik.
“Banyak dari mereka yang saya lantik hari ini, saya bahkan belum pernah bertemu. Saya memilih karena kinerja dan rekam jejak, bukan karena titipan,” tegas Pramono.
Ia juga mengingatkan publik agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya atau Wakil Gubernur Rano Karno untuk menjanjikan promosi jabatan.
“Kalau ada yang mengaku bisa atur jabatan atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong. Itu penipuan,” ujarnya tegas.
Menariknya, pelantikan ini digelar tepat pada hari Rabu, bertepatan dengan program “Rabu Transportasi Umum” yang mewajibkan ASN DKI untuk naik angkutan umum. Menurut Pramono, pelantikan di hari tersebut bukan tanpa alasan.
“Kami ingin masyarakat melihat langsung para pejabat naik transportasi umum. Ini bagian dari perubahan budaya birokrasi yang lebih merakyat,” ucapnya.
Masih Ada Dua Plt, Akan Dilantik Juni
Dari total 61 posisi yang dikocok ulang, dua pejabat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Keduanya berasal dari sektor strategis: Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pelantikan keduanya akan menyusul setelah 1 Juni, sesuai regulasi pengangkatan jabatan eselon.
Daftar Lengkap 59 Pejabat Baru Pemprov DKI
Berikut ini beberapa pejabat strategis yang dilantik hari ini:
- Ali Maulana Hakim – Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI
- Syaefuloh Hidayat – Kepala BP BUMD DKI
- Vera Revina Sari – Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
- Mochamad Miftahulloh Tamary – Kepala Dinas Kebudayaan
- Bayu Meghantara – Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Iqbal Akbarudin – Kepala Dinas Sosial
- Nahdiana – Kepala Dinas Pendidikan
- M. Fadjar Churniawan – Bupati Kepulauan Seribu
- M. Anwar – Wali Kota Jakarta Selatan
- Munjirin – Wali Kota Jakarta Timur
- Hendra Hidayat – Wali Kota Jakarta Utara
- Augustinus – Sekretaris DPRD DKI
- Lysbeth Regina Pandjaitan – Direktur RSUD Cengkareng
- …dan puluhan pejabat lainnya di lingkungan dinas, rumah sakit, biro, serta wilayah administrasi Jakarta.
Penutup: Era Baru Birokrasi DKI Jakarta Dimulai
Pelantikan massal ini menjadi sinyal awal dari keseriusan Pramono Anung dalam membentuk tim kerja yang solid, profesional, dan bebas intervensi politik. Apakah langkah berani ini bisa membawa perubahan nyata dalam wajah birokrasi dan pelayanan publik Jakarta? Waktu yang akan menjawab. (AKH)
