-
“Kalau hanya untuk cari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta (keterangan) dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).
-
“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya, dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia,”
PKBTalk24 | Jakarta ~ Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum mereda. Pasca PBNU membentuk pansus atau tim lima yang ditujukan untuk mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU, PKB meradang.
Lukman Edy, mantan sekjen PKB yang dipanggil PBNU dalam narasi yang disampaikannya, usai dirinya memenuhi panggilan PBNU, justeru dinilai semakin menyudutkan PKB.
PKB Jakarta misalnya, juga ikut melaporkan Lukman Edy, kepada pihak berwajib, Bareskrim Polda Metro Jaya, lantaran menilai telah menyampaikan berita tidak berdasar, melalui media social dan media nasional. Laporan tersebut diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 7 Agustus 2024.
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, yang ditemui wartawan saat sedang kunjungan kerja ke MuseumKu Gerabah Timbul Harjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024), menyatakan bahwa dirinya tidak akan akan bersedia menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika pertemuan itu hanya untuk mencari “peluru” yang akan digunakan PBNU untuk menghantam PKB.
Pernyataan Kiai Ma’ruf Amin tersebut, disampaikan saat menanggapi rencana PBNU yang akan meminta keterangan darinya berkaitan dengan konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU.
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin menekankan bahwa dirinya akan menolak jika pertemuan dengan PBNU hanya mencari peluru untuk menyerang PKB. Sebab, ia mengaku tidak ingin menjadi bagian dari konflik antara PBNU-PKB.
“Kalau hanya untuk cari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta (keterangan) dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).
Namun demikian, Wapres menuturkan, dirinya dengan terbuka akan menerima PBNU jika ingin mencari jalan keluar atas permasalahan dengan PKB. Terlebih, kata Ma’ruf Amin, dia merupakan salah satu pendiri PKB dan menjadi Ketua Majelis Syura pertama serta mantan Rais Aam PBNU.
“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya, dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia,”
“Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah, perintah agama, apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syura pertama saya. Sebelum Gus Dur,” ucap dia.
Sebelumnya, Rois Syuriyah PBNU sekaligus anggota Tim Panel PBNU Cholil Nafis mengatakan, Ma’ruf Amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. “Insya Allah nanti juga akan kita mendatangi sowan bukan manggil kalau kepada Kiai Ma’ruf Amin karena beliau dari awal yang mendirikan PKB,” ujar Cholil dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Senin (5/8/2024).
Cholil menyebutkan, pihaknya memberikan perlakuan berbeda kepada kader NU muda dengan yang senior seperti Ma’ruf. Bila kader muda dipanggil untuk datang ke kantor PBNU, tim panel PBNU akan mendatangi tokoh-tokoh senior untuk meminta keterangan.
“Kepada yang tua kami akan nanti akan mendatangi, termasuk kepada Kiai Ma’ruf Amin insyaallah kita akan mendatangi selain kepada beliau untuk mendapatkan informasi yang cukup,” kata dia.
Cholil mengatakan, tim panel PBNU akan meminta keterangan Ma’ruf setelah selesai memanggil kader-kader yang berusia muda. Misalnya, pada Senin lalu, PBNU memanggil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid meskipun panggilan tersebut tidak dipenuhi.
Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.
Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus. Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri. (***)
