PKB tidak habis pikir mengapa sampai ada perbedaan data yang dimiliki Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian. Padahal, sebelumnya ujar Mikhael, data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan menyatakan stok beras aman.
PKBTalk24, Jakarta ~ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kritik keras kebijakan impor beras ratusan ribu ton oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Dikhawatirkan kebijakan impor beras dapat merusak harga beras petani lokal. Lebih-lebih jelang musim panen tiba, di bulan Februasi.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Milenial PKB Mikhael Sinaga. “Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak, jadi jangan main-main,” kata Mikhael dalam keterangan tertulis dilansir Antara, pertengahan Desember lalu (Selasa, 20/12).
Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan giat mengkampanyekan untuk mengutamakan produk lokal. Terkait hal ini, Mikhael menuturkan bahwa kebijakan impor beras tahun 2022 itu sama dengan mencederai upaya Presiden Jokowi yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI), karena Indonesia dinilai berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.
“Coba pikirkan, sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras, tapi kok sekarang malah impor. Apa masih ada keterlibatan mafia?” katanya.
Heran ada perbedaaan data Bulog dan Bapenas soal stok beras
Herannya lagi, PKB tidak habis pikir mengapa sampai ada perbedaan data yang dimiliki Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian. Padahal, sebelumnya ujar Mikhael, data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan menyatakan stok beras aman.
“Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal,” tutupnya.
Mikhael pun meminta agar data stok beras segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. “Data-data ini harus disamakan. Jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal,” ujarnya.
Penjelasan Budi Waseso
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan Bulog akan mengimpor sebanyak 200 ribu ton yang akan dikirimkan secara bertahap hingga akhir 2022. Namun kemudian Bulog menginformasikan adanya rencana impor beras sebesar 500 ribu ton hingga akhir Desember 2022.
Masalah lainnya yang menjadi perhatian Mikhael adalah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Dimana Kementan mengatakan bahwa stok beras aman menurut data BPS. “Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di kementrian pertanian,” jelasnya.
PKB meminta, agar data terkait stok beras ini bisa segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. Sehingga tidak lagi menuai polemik yang berkaitan dengan impor beras. “Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal,” tutupnya.
Diketahui saat rapat dengan Komisi IV DPR Selasa (15/11/2022), Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan, akhir tahun 2022, akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton
Menurut Suwandi, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei KSA terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.
“Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton,” kata Suwandi.
Namun data yang dimiliki Bapenas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog. Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton (per 13 November 2022).
Di saat bersamaan, ujarnya, beras terpantau sudah memicu inflasi, di mana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4% dan 3%.
“Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651 ribu ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022,” kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR, dikutip Kamis (15/12/2022).
Saat itu, Arief mengatakan, jika penambahan stok Bulog dari pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan dari luar negeri jadi pilihan. (***)
