“Niat baiknya zonasi itu memberi kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Itu niatnya,” kata Gus Muhaimin kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
PKBTalk24, Jakarta ~ Kontraversi soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi yang juga disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Menurut Gus Muhaimin (Cak Imin), jalur zonasi dalam PPDB sejatinya memiliki tujuan baik, untuk memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.
“Niat baiknya zonasi itu memberi kesempatan kepada semua kalangan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Itu niatnya,” kata Gus Muhaimin kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu ini sangat tinggi sayangnya, banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan memalsukan alamat di wilayah pendidikan yang ‘berkualitas’ tersebut.
“Tapi karena motivasi untuk berebut lembaga pendidikan yang bermutu ini tinggi, orang berebut memalsukan alamat di zona-zona pendidikan yang berkualitas itu. Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang nggak bagus. Meminta target yang berkualitas tapi dengan menghalalkan segala cara,” tuturnya.
Sistem zonasi harus terus disosialisasikan
Menurut Gus Muhaimin, sistem zonasi mesti terus diperbaiki dan disosialisasikan. “Karena itu, zonasi harus terus disosialisasikan dan ini bukan soal zonasi terjadi begini. (Tapi) Soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Gus Muhaimin menilai permasalahan ini terjadi sebab masyarakat menginginkan kualitas pendidikan yang baik. Untuk itu, kata Gus Imin, solusinya ialah pemerintah mempercepat pendidikan berkualitas merata di seluruh wilayah.
“Karena itu, solusinya tidak ada cara lain. Mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana, tidak di satu zona tertentu, tetapi semua harus naik kelas pendidikan kita. Memang agak lamban menurut saya swasta sangat bagus terus berpartisipasi ya, banyak sekolah-sekolah yang sekarang tumbuh berkualitas, sayangnya mahal,” ungkapnya.
Gus Muhaimin Minta pemerintah percepat kualitas pendidikan
Lebih lanjut, Gus Muhaimin pun meminta Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk mempercepat kualitas pendidikan di Indonesia. Gus Imin menyebut pemerintah harus memiliki kemauan yang sangat cepat untuk memperbanyak sekolah bermutu.
“Nah negeri, ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata. Karena itu saya minta Kemendikbus atau Mendikbud untuk nempercepat promosi dan percepatan kualitas pendidikan kita,”ujar Gus Muhaimin.
Bima Arya sebelumnya menyatakan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi tidak tepat diterapkan, khususnya di Kota Bogor. Bima menyebutkan penerapan sistem zonasi harus dibatalkan.
“Menurut saya, sistem zonasi ini terbukti tidak siap. Saya kira ini harus dibatalkan, sistem zonasi ini tidak tepat,” kata Bima seusai sidak alamat calon siswa SMP negeri di Kota Bogor, Kamis (6/7).
Menurutnya, PPDB melalui jalur zonasi belum bisa diterapkan selama sistem dan infrastruktur sekolah belum merata.
“Kalaupun sistem zonasi ini akan diterapkan, sistem harus rapi lagi. Sistem kependudukannya, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur sekolah belum merata, ya, nggak mungkin zonasi ini diterapkan,” tambah Bima. (***)
