Menurut Gus Muhaimin konsep pembanungan harus diubah. Jika dahulu dimulai dari atas, saat ini harus dimulai dari bawah. Bukan berdasarkan kepentingan pemilik modal semata, tetapi berdasarkan kebutuhan dasar masyarakatnya.
PKBTalk24, Jakarta ~ Salah satu problem masyarakat DKI Jakarta adalah daya dukung lingkungan terhadap penduduknya yang samakin kurang memadai. Konsep daya dukung ini mulai diangkat di Jakarta setelah jumlah penduduk makin besar, ketersediaan lahan permukiman yang sehat semakin menyempit, konsumsi sumber daya alam makin tinggi, dan limbah meningkat.
Menurut Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, warga DKI Jakarta saat ini, tak hanya bergulat dengan isu pengurangan beban lingkungan, tetapi bahkan harus menghadapi kenyataan adanya rencana pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara di Kalimantan Timur.
Permasalahan khas pembangunan kota metropolitan seperti Jakarta ini kemudian menjadi perhatian Gus Muhaimin dan menyerukan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyerap aspriasi masyarakatnya. Apa yang menjadi dasar kebutuhan warga sesuai potensi, karakter tradisi, dan budayanya.
Gagasan Gus Muhaimin dan kepeduliannya terhadap ketimpangan pembangunan di kota-kota besar inilah yang menarik perhatian Forum Lintas Masyarakat Jakarta Pusat untuk mendukung Gus Muhaimin agar bisa maju sebagai bakal calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 nanti.
“Kami percaya Gus Muhaimin dapat mewujudkan cita-cita dan visi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia jika kelak menjadi pemimpin bangsa. Karena itu kami bulat mendukung Gus Muhaimin maju sebagai Capres 2024,”ujar Mono, Perwakilan Lintas Masyarakat Jakarta Pusat, dalam deklarasi dukungan Gus Muhaimin Presiden 2024, di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakafrta Pusat, Minggu (23/7/2023).
Pembagungan kurang melibatkan warga lokal
Lebih dari itu, Mono menyebutkan, setuju dengan argumentasi Gus Muhaimin bahwa salah satu kelemahan pembangunan kota-kota besar di Indonesia adalah kurangnya pelibatan masyarakat lokal atau warga setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga masyarakat lokal tidak bisa terlibat secara aktif dalam proses aktivitas ekonomi, budaya, dan pengambilan kebijakan dalam sistem pemerintahannya.
Akibatnya penduduk lokal cenderung tersisih, dan tidak bisa bertahan saat berhadap-hadapan dengan kepentingan perencanaan pembangunan dan bahkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta politik pemerintahannya.
Lalu bagaimana solusinya?
Menurut Gus Muhaimin konsep pembanungan harus diubah. Jika dahulu dimulai dari atas, saat ini harus dimulai dari bawah. Bukan berdasarkan kepentingan pemilik modal semata, tetapi berdasarkan kebutuhan dasar masyarakatnya.
Di Jakarta misalnya, apa yang menjadi potensi terkuatannya. Di situ potensi dieksplorasi dan dikembangkan sesuai kekuatannya. Misalnya potensi tradisi budaya, wisata dan destinasi, serta kulinernya. Kemudian masyarakat didorong untuk tumbuh bersama dalam proses industrinya, misalnya di sektor ekonomi kreatifnya berbasis tradisi dan budaya.
Di pedesaan misalnya, pembangunan juga harus mengarus-utamakan kebutuhan potensi terbesar suatu wilayah.
Apakah sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan, dan lain-lain. Tentu harus disertai dengan kebijakan anggaran APBN dan APBD yang berpihak kepada rakyat.
“Gagasan-gagasan Gus Muhaimin ini kami percaya bisa menjadi solusi bagi pembangunan Indonesia masa depan,”ujar Mono yang berharap agar Gus Muhaimin mendapatkan tiket sebagai Capres atau Cawapres di Pilpres 2024 nanti. (*)
